Mubadalah.id – Krisis pangan dan kerentanan ganda yang dialami difabel menjadi persoalan yang jarang dibicarakan ketika masyarakat membahas kenaikan harga kebutuhan pokok atau ancaman kekurangan pangan. Padahal, di balik berbagai diskusi mengenai stok beras, inflasi, dan ketahanan pangan nasional, ada kelompok yang sering menghadapi tantangan berlapis untuk sekadar memenuhi kebutuhan makan sehari-hari.
Kelompok tersebut adalah teman-teman difabel. Ketika harga beras naik atau kebutuhan pokok lainnya semakin mahal, sebagian besar masyarakat memang merasakan dampaknya.
Namun bagi difabel, persoalan tersebut sering kali tidak berhenti pada soal harga. Mereka juga harus menghadapi berbagai hambatan lain yang membuat akses terhadap pangan menjadi jauh lebih sulit dibandingkan kebanyakan orang.
Selama ini, pembahasan mengenai krisis pangan lebih banyak berfokus pada ketersediaan bahan makanan dan daya beli masyarakat. Padahal, ada satu pertanyaan penting yang sering luput dari perhatian.
Apakah semua orang memiliki akses yang sama untuk mendapatkan pangan? Bagi banyak difabel, jawabannya belum tentu.
Krisis Pangan dan Kerentanan Ganda yang Dialami Difabel di Tengah Ketimpangan Akses
Kerentanan yang dialami difabel sering kali bersifat berlapis. Sebelum krisis pangan terjadi, sebagian dari mereka sudah menghadapi tantangan dalam mengakses pendidikan, pekerjaan, transportasi, maupun layanan publik.
Ketika kondisi ekonomi memburuk, tantangan tersebut menjadi semakin berat. Masih banyak difabel yang kesulitan memperoleh pekerjaan yang layak.
Sebagian menghadapi diskriminasi saat melamar kerja, sementara yang lain terbentur minimnya akses terhadap pelatihan dan pengembangan keterampilan. Akibatnya, tidak sedikit difabel yang hidup dengan pendapatan terbatas atau bahkan bergantung pada dukungan keluarga.
Dalam situasi seperti itu, kenaikan harga pangan tentu memberikan dampak yang lebih besar. Jika keluarga lain harus menyesuaikan anggaran belanja, keluarga yang memiliki anggota difabel sering kali menghadapi pilihan yang lebih sulit.
Mereka harus membagi pengeluaran untuk kebutuhan pangan sekaligus kebutuhan lain seperti layanan kesehatan, obat-obatan, alat bantu, atau biaya pendampingan. Kondisi ini menunjukkan bahwa krisis pangan tidak memengaruhi semua orang dengan cara yang sama.
Ada kelompok yang harus menanggung beban lebih berat karena posisi mereka memang sudah rentan sejak awal.
Akses Pangan Tidak Ramah bagi Semua
Persoalan pangan bukan hanya soal ada atau tidaknya makanan di pasar. Akses terhadap pangan juga menjadi faktor penting yang sering diabaikan.
Bayangkan seorang pengguna kursi roda yang harus berbelanja di pasar dengan jalur yang sempit dan tidak rata. Atau seorang difabel netra yang kesulitan memperoleh informasi mengenai harga dan kualitas barang yang dijual.
Bagi sebagian orang, pergi ke pasar mungkin merupakan aktivitas rutin yang sederhana. Namun bagi sebagian difabel, aktivitas tersebut bisa menjadi tantangan tersendiri.
Hal yang sama juga terlihat dalam berbagai program bantuan sosial. Tidak semua informasi mengenai bantuan pangan tersedia dalam format yang mudah diakses oleh seluruh kelompok difabel.
Ada yang kesulitan mendapatkan informasi karena tidak tersedia dalam bentuk audio atau braille. Ada pula yang mengalami hambatan komunikasi ketika harus mengurus administrasi atau proses pendaftaran.
Akibatnya, program yang seharusnya membantu kelompok rentan justru belum sepenuhnya menjangkau mereka yang paling membutuhkan.
Lebih dari Sekadar Penerima Bantuan
Dalam berbagai kebijakan sosial, banyak pihak masih melihat difabel sebagai kelompok yang membutuhkan bantuan. Padahal, difabel juga memiliki pengalaman dan pengetahuan yang dapat memperkaya proses penyusunan kebijakan.
Sayangnya, pemerintah dan pemangku kepentingan belum banyak melibatkan difabel dalam pembahasan ketahanan pangan. Akibatnya, sejumlah kebijakan sering kali belum sepenuhnya menjawab tantangan yang mereka hadapi dalam mengakses pangan dan layanan publik.
Akibatnya, kebutuhan dan tantangan yang mereka hadapi sering kali tidak masuk dalam perencanaan program. Padahal, siapa yang lebih memahami hambatan akses selain mereka yang mengalaminya setiap hari?
Melibatkan difabel dalam penyusunan kebijakan bukan sekadar memenuhi prinsip partisipasi. Langkah tersebut juga membantu menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam.
Membangun Ketahanan Pangan yang Inklusif
Pemerintah dan masyarakat perlu membangun ketahanan pangan yang tidak hanya berfokus pada produksi dan ketersediaan stok, tetapi juga menjamin setiap warga dapat mengakses pangan secara aman, mudah, dan bermartabat.
Karena itu, upaya mengatasi krisis pangan perlu memperhatikan aspek inklusi. Pemerintah dapat memastikan bahwa informasi bantuan sosial tersedia dalam format yang aksesibel.
Pengelola pasar dan fasilitas publik dapat memperbaiki akses fisik agar semua orang dapat menggunakannya. Sementara masyarakat dapat mulai melihat difabel sebagai bagian penting dari solusi, bukan sekadar kelompok yang membutuhkan bantuan.
Meskipun langkah-langkah tersebut terlihat sederhana, pemerintah, lembaga, dan masyarakat dapat menciptakan perubahan besar ketika menerapkannya secara konsisten.
Tidak Ada Ketahanan Pangan Tanpa Inklusi
Pada akhirnya, krisis pangan mengajarkan bahwa persoalan pangan bukan hanya tentang apa yang tersedia di meja makan, tetapi juga tentang siapa yang memiliki kesempatan untuk mengaksesnya. Selama masih ada kelompok yang menghadapi hambatan lebih besar untuk memenuhi kebutuhan dasar, maka ketahanan pangan belum sepenuhnya terwujud.
Difabel tidak membutuhkan perlakuan istimewa. Mereka membutuhkan kesempatan yang setara untuk mengakses pangan, layanan publik, informasi, dan berbagai sumber daya yang mendukung kehidupan mereka. Ketika akses tersebut terbuka, mereka dapat berpartisipasi dan berkontribusi sebagaimana anggota masyarakat lainnya.
Karena itu, membangun sistem pangan yang inklusif bukan sekadar soal memenuhi kebutuhan kelompok tertentu. Ini adalah upaya memastikan bahwa tidak seorang pun tertinggal ketika masyarakat menghadapi tantangan bersama. Sebab ukuran keberhasilan sebuah sistem pangan tidak hanya terlihat dari melimpahnya persediaan makanan, tetapi juga dari kemampuannya menjangkau semua orang tanpa kecuali. []
*) Artikel ini merupakan hasil dari kegiatan Mubadalah Goes to Community Garut, kerjasama Media Mubadalah dengan Universitas Garut.
