Mubadalah.id – Film Pesta Babi menghadirkan kegelisahan tersebut dengan sangat kuat. Film ini bukan sekadar menceritakan konflik pembangunan di Papua. Sebaliknya, film ini menampar cara negara dan investor memandang tanah Papua hanya sebagai angka, peta proyek, serta target produksi pangan dan energi.
Di balik narasi besar tentang ketahanan pangan dan transisi energi, masyarakat adat perlahan kehilangan tanah leluhur. Mereka juga kehilangan arah hidup. Lebih jauh lagi, mereka kehilangan hak untuk menentukan masa depan mereka sendiri.
Papua yang Terus Dipandang Sebagai “Cadangan”
Sejak lama, negara memperlakukan Papua seperti halaman belakang Indonesia. Karena Papua kaya sumber daya, memiliki wilayah luas, dan berpenduduk relatif sedikit, banyak pihak menganggapnya cocok menjadi lokasi berbagai proyek raksasa. Karena itu, tambang, perkebunan sawit, food estate, hingga proyek energi hijau terus berdatangan.
Namun, proyek-proyek tersebut hampir selalu hadir dengan bahasa yang terdengar indah. Negara dan investor memakai istilah seperti ketahanan pangan, hilirisasi, transisi energi, serta pembangunan berkelanjutan. Sekilas, semua istilah itu tampak modern dan progresif. Akan tetapi, di lapangan, masyarakat adat sering hanya menjadi penonton.
Film ini menunjukkan dengan jelas bagaimana masyarakat Papua menghadapi situasi absurd tersebut. Negara memaksa mereka memahami konsep pembangunan yang tidak lahir dari kebutuhan mereka sendiri. Tiba-tiba, tanah adat berubah menjadi kawasan strategis nasional. Tiba-tiba pula, hutan yang mereka jaga selama ratusan tahun dianggap sebagai penghambat investasi.
Pesta Babi yang Melampaui Tradisi
Dalam kultur Papua, Pesta Babi bukan sekadar hiburan. Tradisi ini memuat makna sosial, spiritual, dan politik yang sangat dalam. Pesta Babi menjadi simbol relasi antarmanusia, penghormatan terhadap leluhur, sekaligus solidaritas komunitas.
Karena itu, film ini memakai simbol Pesta Babi dengan sangat kuat. Ketika masyarakat adat kehilangan tanah, mereka bukan hanya kehilangan ruang hidup secara fisik. Mereka juga kehilangan ruang budaya. Akibatnya, tradisi seperti Pesta Babi perlahan ikut kehilangan tempat hidupnya.
Masyarakat Papua tidak hanya kehilangan hutan atau lahan bercocok tanam. Mereka kehilangan ekosistem budaya yang selama ini membentuk identitas mereka. Pada titik inilah pembangunan berubah. Pembangunan tidak lagi berfokus pada kesejahteraan rakyat, melainkan menjadi alat legitimasi pengambilalihan ruang hidup.
Sayangnya, logika mega proyek sering gagal memahami hal tersebut. Negara terlalu sibuk menghitung ton produksi pangan, kapasitas listrik hijau, dan angka investasi. Namun, negara lupa menghitung kehancuran identitas sosial masyarakat adat. Padahal bagi masyarakat Papua, tanah bukan sekadar properti. Tanah adalah bagian dari tubuh mereka sendiri.
Ketahanan Pangan yang Penuh Ironi
Narasi food estate atau mega proyek pangan selalu tampil sebagai solusi masa depan Indonesia. Negara terus menjual gagasan bahwa Indonesia harus mandiri pangan, siap menghadapi krisis global, dan memiliki lumbung pangan baru. Namun ironinya, proyek-proyek tersebut justru sering mengorbankan masyarakat yang selama ini sudah hidup mandiri dari alamnya sendiri.
Film Pesta Babi memperlihatkan kontradiksi itu secara tajam. Sebelumnya, masyarakat adat hidup dari hutan, sungai, dan kebun tradisional. Mereka memiliki sistem pangan sendiri yang sesuai dengan alam serta budaya mereka. Namun kemudian, negara mendorong mereka masuk ke sistem industri pangan modern yang terasa asing.
Akibatnya, mereka kehilangan akses berburu, sagu, dan ruang ritual adat. Bahkan, sumber air pun ikut menghilang. Jadi, atas nama ketahanan pangan nasional, masyarakat lokal justru menjadi kelompok yang paling rentan mengalami ketidakamanan pangan. Inilah paradoks pembangunan yang jarang dibahas.
Transisi Energi dan Wajah Baru Kolonialisme
Saat ini, dunia berlomba menuju energi hijau. Mobil listrik, baterai, nikel, dan biofuel tampil sebagai simbol masa depan. Indonesia pun ikut bergerak dalam arus tersebut. Namun, banyak pihak terlalu mudah menganggap transisi energi sebagai solusi universal. Padahal kenyataannya jauh lebih rumit.
Film Pesta Babi secara tidak langsung menunjukkan bahwa proyek transisi energi juga dapat melahirkan bentuk kolonialisme baru. Dulu, industrialisasi menjadi alasan utama eksploitasi. Kini, keberlanjutan lingkungan sering menjadi alasan baru. Meski istilahnya berubah, dampaknya tetap sama: masyarakat adat menjadi kelompok paling rentan.
Ironisnya, dunia ingin menyelamatkan bumi melalui energi hijau, tetapi pada saat yang sama justru menghancurkan komunitas yang paling dekat dengan alam. Karena itu, Papua kini menjadi medan perebutan baru. Bukan hanya perebutan sumber daya, tetapi juga perebutan definisi tentang masa depan.
Ketika Papua Terus Diminta Mengerti
Selama ini, negara terus meminta orang Papua memahami kepentingan nasional. Mereka diminta berkorban demi kemajuan bangsa, investasi, dan masa depan energi dunia. Namun pertanyaannya sederhana: kapan negara mau memahami orang Papua?
Terlalu sering, negara memosisikan masyarakat Papua sebagai hambatan pembangunan. Ketika mereka menolak proyek, negara mencap mereka anti-kemajuan. Ketika mereka mempertahankan tanah adat, negara menilai mereka menghambat investasi. Padahal, mereka tidak sekadar mempertahankan lahan kosong. Mereka menjaga memori kolektif, makam leluhur, identitas suku, dan cara hidup turun-temurun.
Film Pesta Babi menjadi penting karena film ini menghadirkan sisi manusia dari konflik pembangunan. Film ini tidak hanya berbicara tentang angka ekonomi atau data proyek. Sebaliknya, film ini menampilkan rasa takut, marah, kehilangan, dan kebingungan yang benar-benar dialami masyarakat.
Film yang Tegas Berpihak
Salah satu kekuatan terbesar film ini terletak pada keberaniannya untuk tidak berpura-pura netral. Film ini secara jelas berpihak pada masyarakat yang selama ini kehilangan suara di tengah kerasnya jargon pembangunan.
Berbeda dengan banyak film bertema konflik sosial yang sering menjadikan masyarakat adat sekadar pelengkap eksotis, Pesta Babi justru menempatkan mereka sebagai pusat cerita. Karena itu, penonton melihat pembangunan dari sudut pandang orang-orang yang terdampak langsung, bukan dari ruang rapat elite, presentasi investor, atau pidato pejabat.
Pada akhirnya, pesan utama film ini sangat jelas. Papua bukan tanah kosong yang bebas dieksploitasi demi proyek nasional. Papua adalah ruang hidup manusia yang memiliki budaya, sejarah, dan martabat.
Mega proyek ketahanan pangan dan transisi energi mungkin terdengar heroik di atas kertas. Namun, ketika proyek-proyek itu menghapus ruang hidup masyarakat adat, pembangunan berubah menjadi ilusi kemajuan. Film ini mengingatkan bahwa modernisasi tanpa keadilan sosial hanya akan melahirkan luka baru. Dan selama pembangunan terus mengabaikan masyarakat adat, Papua akan terus menanggung luka lama dengan wajah baru.[]
