Pengasuh Pondok Pesantren Kebon Jambu al-Islamy, Hj. Masriyah Amva mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS). Sebab aturan ini sangat diperlukan masyarakat Indonesia.
“Karena kami perempuan dan seluruh bangsa Indonesia dan agama Islam yang kami anut sangat menentang segala bentuk kekerasan. Apalagi kekerasan seksual,” kata Yu Mas, panggilan akrabnya.
Ia pun berharap agar DPR RI segera mengesahkan RUU P-KS. “Kami perempuan ingin hidup damai dan hidup damai,” harapnya.
Sementara itu, Manager Program Women Crisis Centre (WCC) Mawar Balqis, Sa’adah menyatakan, pihaknya bersama jaringan-jaringan lain di Indonesia mendorong pemerintah pusat agar segera mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).
Menurutnya, aturan yang ada saat ini hanya menangani pelaku saja, belum mengcover korban. Sebab, di dalam RUU PKS itu meliputi pencegahan, penanganan, perlindungan atau pendampingan korban serta pemulihan.
“Makanya kami mendorong pemerintah agar segera membuat RUU PKS tersebut,” tandasnya. (WIN)
Discussion about this post