Mubaadalahnews.com,- Batas usia perkawinan bagi perempuan dari 16 menjadi 19 tahun yang disepakati pemerintah dan DPR merupakan hasil kerja nyata dalam melindungi hak anak-anak di Indonesia.
Hal itu diungkapkan Program Manajer Womens Crisis Center (WCC) Mawar Balqis, Sa’adah ketika menanggapi disahkannya UU No. 16 Tahun 2019 tentang revisi UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974 pada rapat paripurna, Senin, 16 September 2019.
“Saya senang akhirnya mereka melakukan sesuatu sebagai wujud nyata dalam memberikan perlindungan anak di negara kita,” kata Mbak Adah saat dihubungi mubaadalahnews.com, belum lama ini.
Dengan perubahan atas UU Pasal 7 Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini, Sa’adah mengajak lembaga atau komunitas terkait untuk terus bersinergi mensosialisasikan kepada masyarakat dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak.
“Perempuan dan anak selama ini lebih rentan untuk menjadi korban kekerasan,” ucapnya.
Maka dari itu, jika masih menggunakan UU Perkawinan tahun 1974 dimana batas usia menikah perempuan masih 16 tahun. Maka itu tidak sejalan dengan upaya perlindungan anak. Karena di usia 16 tahun, anak masih belum siap baik secara fisik maupun psikologis untuk masuk dalam jenjang pernikahan.
Dimana ketidaksiapan itu, lanjut dia, pada akhirnya berdampak pada meningkatnya kerentanan pada kemiskinan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan juga masalah sosial lainnya.
Oleh sebab itu, dengan disahkannya hasil revisi UU Perkawinan ini, kata dia, diharapkan akan memberikan pengaruh yang sangat besar. Pasalnya, ada payung hukum yang jelas untuk melindungi perempuan.
“Dengan peningkatan usia perkawinan bagi perempuan akan memberikan dampak besar bagi pemenuhan haknya, pencegahan terjadinya KDRT, pencegahan terjadinya peningkatan angka kemiskinan dan juga angka perceraian. Karena semua itu biasanya akan berbanding lurus ketika angka perkawinan anak terjadi,” ungkapnya.
Mbak Adah mengingatkan kepada lembaga terkait dan masyarakat bahwa masih banyak yang harus dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak di Indonesia, terutama dalam hal payung hukum dan implementasinya.
“Kami juga mendesak untuk segera mensahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS). Sebab keberadaannya (RUU P-KS) ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama oleh para korban dan keluarganya. Tidak hanya perempuan dan anak-anak, tetapi juga laki-laki agar mendapatkan perlindungan hukum yang jelas,” tutupnya. (RUL)
