Mubadalah.id – Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) menggelar Expert Discussion bertajuk “Dinamika Geopolitik Global dan Kondisi Sosial-Ekonomi Nasional: Implikasinya bagi Keadilan Perempuan, Masa Depan Indonesia, dan Peran Otoritas Keagamaan Perempuan” di Sekretariat KUPI, Jakarta, Kamis (7/5/2026). Forum ini menjadi ruang strategis bagi Majelis Musyawarah (MM) KUPI dan lembaga-lembaga penyangga untuk membaca arah perubahan global dan nasional menjelang Kongres KUPI ke-3 tahun 2027.
Diskusi menghadirkan tiga narasumber, yakni Suzie S. Sudarman (Dosen dan Ketua Pusat Studi Amerika UI), Vivi Alatas (CEO Asakreativita dan mantan Lead Economist Bank Dunia Program Pengentasan Kemiskinan), serta Jaleswari Pramodhawardani (Kepala Laboratorium Indonesia 2045/LAB45). Forum dipandu oleh Marzuki Wahid sebagai moderator.
Dalam pengantarnya, Marzuki Wahid menegaskan bahwa diskusi ini diselenggarakan untuk membantu KUPI membaca situasi global dan nasional secara lebih tajam di tengah ketidakpastian dunia yang terus bergerak cepat. Menurutnya, KUPI membutuhkan pijakan analisis yang kuat untuk menentukan arah tema dan agenda strategis Kongres KUPI 2027.
“Pertanyaan kita sekarang bukan sekadar tema kongres apa, tetapi dunia sedang bergerak ke mana? Indonesia sedang menuju apa? dan posisi ulama perempuan ada di mana dalam situasi seperti ini?” ujarnya.
Ia menambahkan, KUPI perlu merumuskan respons yang tidak melenceng dari realitas krisis global, perubahan politik nasional, serta meningkatnya ancaman terhadap kelompok rentan, terutama perempuan.
Geopolitik Global dan Bayang-bayang Imperialisme Baru
Paparan pertama Suzie S. Sudarman sampaikan yang mengulas perubahan geopolitik global. Terutama menguatnya rivalitas kekuatan besar dunia, konflik Timur Tengah, dan dampaknya terhadap negara-negara berkembang seperti Indonesia.
Suzie memandang bahwa geopolitik global hari ini tidak bisa terlepaskan dari kelanjutan logika kapitalisme dan imperialisme global. Menurutnya, negara-negara besar tetap mempertahankan dominasi ekonomi-politik melalui kontrol terhadap sumber daya, pasar, hingga pengaruh budaya dan informasi.
Ia menjelaskan bahwa globalisasi menciptakan situasi di mana negara-negara berkembang semakin mudah dikomodifikasi dan diarahkan mengikuti kepentingan kekuatan besar. Dalam konteks ini, ia mengkritik kecenderungan negara-negara berkembang yang semakin bergantung pada logika pasar dan penguatan oligarki ekonomi.
Menurut Suzie, dunia saat ini bergerak dalam konfigurasi multipolar dengan Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia sebagai aktor utama yang membentuk lingkup pengaruh masing-masing. Sementara negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, sering kali hanya menjadi objek manipulasi geopolitik.
Ia juga menyoroti dampak konflik global, terutama hubungan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, yang ia nilai memengaruhi stabilitas ekonomi dunia, harga energi, hingga arah politik kawasan Asia Tenggara. Dalam situasi ini, Indonesia ia nilai berada pada posisi rentan jika terlalu bergantung pada kekuatan-kekuatan global tertentu.
Suzie mengingatkan bahwa krisis global bukan sekadar persoalan ekonomi atau diplomasi, tetapi juga menyangkut penghancuran ruang-ruang kritis dan pelemahan pengetahuan publik. Ia menilai masyarakat sipil, termasuk gerakan perempuan dan lembaga keagamaan progresif, memiliki tanggung jawab penting untuk melakukan pencerdasan publik di tengah dominasi oligarki media dan politik.
“KUPI punya posisi strategis untuk melakukan pencerdasan bangsa. Terutama kepada perempuan, karena perempuan yang tercerahkan akan menurunkan kesadaran itu kepada keluarga dan komunitasnya,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa krisis global yang sedang berlangsung berpotensi memperbesar ketimpangan sosial dan memperdalam kerentanan kelompok miskin serta perempuan.
Ekonomi Indonesia di Tengah Ancaman Krisis Global
Paparan kedua Vivi Alatas sampaikan yang membahas transformasi sosial-ekonomi dan ketimpangan struktural di Indonesia. Ia menggambarkan dunia sedang berada dalam situasi yang “tidak baik-baik saja” akibat kombinasi krisis geopolitik, perlambatan ekonomi global, dan melemahnya ketahanan sosial di banyak negara.
Menurut Vivi, konflik global dan ketegangan geopolitik berpotensi memicu lonjakan inflasi, gangguan rantai pasok, pelemahan nilai tukar, serta penurunan daya beli masyarakat. Indonesia ia nilai belum cukup siap menghadapi potensi krisis baru apabila fondasi ekonominya tidak kita perkuat.
Ia menjelaskan bahwa terdapat empat pilar penting yang sebelumnya membantu Indonesia bertahan menghadapi krisis. Yakni kebijakan fiskal yang pruden, independensi Bank Indonesia, kekuatan kelas menengah, dan penciptaan lapangan kerja produktif. Namun saat ini, keempat pilar tersebut ia nilai mulai mengalami pelemahan.
Vivi menyoroti merosotnya kualitas kelas menengah Indonesia yang selama ini menjadi motor konsumsi, investasi pendidikan, dan penciptaan pekerjaan. Ia menyebut lapangan kerja baru memang tercipta, tetapi sebagian besar masih berada di sektor informal dan berproduktivitas rendah.
“Indonesia bukan tidak menciptakan pekerjaan, tetapi sebagian besar pekerjaan yang tercipta adalah pekerjaan yang tidak produktif dan tidak memberikan perlindungan sosial yang layak,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa perempuan mengalami kerentanan berlapis sepanjang siklus hidupnya. Mulai dari persoalan kesehatan ibu dan anak, pendidikan, akses kerja, hingga perlindungan di usia lanjut.
Salah satu sorotan penting Vivi adalah tingginya angka kematian ibu di Indonesia yang masih jauh tertinggal daripada negara-negara tetangga. Ia menyebut persoalan ini seharusnya menjadi prioritas utama negara karena menyangkut kualitas generasi masa depan.
Menurutnya, perempuan muda juga menghadapi tantangan besar di dunia kerja. Meski tingkat pendidikan perempuan semakin tinggi, partisipasi kerja perempuan masih rendah dan kesenjangan upah tetap terjadi.
Ia menilai banyak kebijakan negara belum sungguh-sungguh menjawab akar persoalan ketimpangan struktural, termasuk ketimpangan gender, kualitas pendidikan, dan penciptaan pekerjaan layak.
“Masalah kita bukan hanya pertumbuhan ekonomi, tetapi bagaimana memastikan pertumbuhan itu menghadirkan keadilan dan kesempatan yang setara,” tegasnya.
Krisis Demokrasi dan Kekerasan Berbasis Gender
Paparan ketiga Jaleswari Pramodhawardani sampaikan yang mengulas dinamika kebangsaan Indonesia, krisis demokrasi, serta meningkatnya kekerasan berbasis gender.
Ia membuka paparannya dengan kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren yang menurutnya menjadi cermin kegagalan sistem perlindungan terhadap perempuan dan anak. Kasus tersebut, kata Jaleswari, memperlihatkan bagaimana relasi kuasa yang disakralkan, kemiskinan struktural, dan lambannya respons negara yang saling berkelindan.
“Indonesia hari ini tidak sedang menghadapi krisis sektoral. Yang sedang berlangsung adalah polycrisis, yaitu situasi ketika krisis ekonomi, demokrasi, dan kekerasan terhadap perempuan saling mengunci dan memperdalam satu sama lain,” ujarnya.
Mengacu pada berbagai data internasional dan nasional, Jaleswari menjelaskan bahwa Indonesia mengalami penurunan kualitas demokrasi, terutama dalam aspek kebebasan sipil. Ia menyoroti kecenderungan meningkatnya pendekatan keamanan dalam merespons kritik sosial dan gerakan sipil.
Menurutnya, perluasan kewenangan aparat keamanan, pembahasan regulasi yang berpotensi mempersempit ruang sipil, hingga kriminalisasi aktivis menjadi tanda menguatnya praktik sekuritisasi dalam demokrasi Indonesia.
Jaleswari juga memaparkan peningkatan kasus kekerasan berbasis gender di berbagai ruang. Mulai dari pesantren, kampus, rumah tangga, hingga ruang publik. Ia menyebut kekerasan terhadap perempuan bukan peristiwa tunggal. Akan tetapi pola struktural yang terpelihara oleh relasi kuasa yang timpang dan budaya pembiaran.
Ia mencontohkan berbagai kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, pembunuhan perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, hingga kekerasan digital yang terus meningkat.
“Tubuh perempuan menjadi titik tempat seluruh kontradiksi sistem sosial dan politik ditanggungkan,” katanya.
Dalam paparannya, Jaleswari juga mengkritik lemahnya implementasi kebijakan negara. Ia menyebut banyak program pemerintah berhenti di level simbolik karena tidak diiringi tata kelola, pengawasan, dan kesiapan sistem yang memadai.
Ia mencontohkan kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pentingnya pengawalan implementasi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) yang baru disahkan setelah diperjuangkan selama 22 tahun.
Empat Agenda Strategis untuk KUPI
Menutup paparannya, Jaleswari menawarkan empat rekomendasi strategis bagi KUPI menuju Kongres 2027.
Pertama, mendorong standar “Pesantren Aman” sebagai operasionalisasi fatwa KUPI tentang pencegahan kekerasan seksual.
Kedua, membangun observatorium kekerasan berbasis gender berbasis komunitas melalui jaringan pesantren dan majelis taklim.
Ketiga, memperkuat koalisi lintas iman dan lintas gerakan untuk mempertahankan ruang sipil dan demokrasi.
Keempat, mengawal implementasi UU PPRT agar benar-benar menghadirkan perlindungan substantif bagi pekerja rumah tangga perempuan.
Menurutnya, KUPI memiliki modal penting sebagai gerakan keagamaan progresif yang berakar pada pengalaman hidup perempuan dan memiliki legitimasi moral di tengah masyarakat.
“KUPI bukan sekadar forum musyawarah, tetapi eksperimen bagaimana otoritas keagamaan dapat menjadi sumber legitimasi bagi keadilan,” ujarnya. []
*)Artikel yang sama telah terbit di Kupi.or.id, dengan judul “Diskusi Ahli KUPI: Membaca Krisis Global, Ketimpangan Nasional, dan Masa Depan Keadilan Perempuan”
