Mubadalah.id – Saya lagi sering-seringnya bertanya: fungsi kita sebagai warga negara ini sebenarnya apa? Apakah kita hanya barisan data di lembar presentasi? Sekadar angka statistik untuk dibacakan di podium? Atau penghias republik agar demokrasi tampak ramai dari kejauhan? Dan ini surat dari warga yang ingin saya sampaikan.
Pertanyaan itu datang lagi ketika muncul kabar seorang balita di Cianjur meninggal setelah sebelumnya masuk dalam rangkaian kasus dugaan keracunan massal yang berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sejumlah laporan menyebut korban merupakan bagian dari insiden yang melibatkan ratusan anak.
Sementara itu pihak Badan Gizi Nasional membantah bahwa kematian tersebut disebabkan langsung oleh program MBG dan menyatakan masih ada faktor lain yang perlu ditelusuri. Hingga pemberitaan itu muncul, hasil uji laboratorium juga disebut masih ditunggu.
Tapi di situlah letak persoalannya.
Bahkan ketika sebab kematian belum final dipastikan, fakta bahwa ada dugaan keracunan massal terhadap anak-anak saja seharusnya cukup untuk membuat negara menunduk. Bukan sibuk membela citra, atau berlomba memenangkan narasi. Bukan refleks menyelamatkan proyek.
Karena bagi warga biasa, satu anak sakit itu tragedi. Satu balita meninggal itu duka mendalam. Tetapi bagi birokrasi yang terlalu lama hidup di balik grafik, tragedi sering berubah menjadi persentase.
Mungkin itu sebabnya rakyat makin curiga. Jangan-jangan kami memang tidak dipandang sebagai manusia utuh, melainkan komponen angka yang bisa ternegosiasikan.
Makannya Gratis, Harga Politiknya Bikin Nangis
Program MBG pada dasarnya menjual gagasan yang cukup baik. Memberi makan anak, memperbaiki gizi, menolong keluarga rentan. Secara moral, itu terdengar mulia. Masalahnya, kita sama-sama tahu bahwa niat baik tidak otomatis melahirkan tata kelola baik.
Jika pelaksanaan dilakukan asal-asalan, makanan bergizi bisa berubah menjadi makan beracun. Dan, jika distribusi amburadul, maka yang kenyang bukan anak-anak, melainkan tangan perantara. Jika pengawasan lemah, maka anggaran besar hanya akan tumpah-ruah di perjalanan.
Di banyak negara, program makan sekolah berhasil karena tiga hal. Dapur yang higienis, rantai pasok yang jelas, dan akuntabilitas ketat. Di sini, kita sering mulai dari baliho dulu, sesumbar kampanye, baru seadanya yang sistem menyusul belakangan.
Akibatnya rakyat melihat ironi yang menyakitkan: tujuan program sekadar memberi makan satu kali sehari, tetapi skema di sekelilingnya bisa jauh lebih gemuk daripada isi piringnya. Yang masif bukan nutrisi, melainkan birokrasi.
Dan kita tahu pola ini. Indonesia terlalu sering jatuh cinta pada program besar yang kampanye-abel, namun masih gagap pada detail teknis.
Kalau memang proyek ini benar-benar maslahat, buktikan dengan mutu. Buktikan dengan transparansi. Buktikan dengan standar keamanan pangan yang ketat. Bukan dengan marah kepada orang yang bertanya.
Karena kritik terhadap pelaksanaan sama sekali berbeda dengan benci tanpa alasan.
Keadilan Sosial, atau Keadilan untuk Vendor
Di sekolah kita diajari sila kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip konstitusi yang mulia dan berkemanusiaan.
Namun, bagaimana tata laksana yang terjadi di lapangan?
Rakyat menyaksikan pengadaan yang mahal, fasilitas pejabat yang fantastik, kendaraan dinas yang tak pernah kekurangan bahan bakar, sementara kebutuhan dasar warga selalu diminta sabar menunggu tahap berikutnya.
Ada kaos kaki bernilai tak masuk akal, ada motor listrik dengan isu mark-up, ada belanja yang sering lebih mewah daripada manfaatnya. Sementara untuk memastikan makanan anak aman dikonsumsi, kita justru seperti selalu kekurangan kesiapan.
Maka wajar bila publik bertanya, kenapa jalur menuju kantong elite begitu mulus, sementara jalur menuju perut anak kecil begitu berliku?
Negara ini aneh. Untuk seremoni, semuanya bisa cepat. Lalu untuk tender, semuanya bisa rapi. Untuk pencitraan, semuanya bisa kompak. Tetapi untuk pelayanan dasar, selalu ada alasan teknis.
Lebih menyakitkan lagi, pejabat yang terseret isu korupsi sering tampil tanpa malu. Wajah tenang. Senyum penuh percaya diri. Seolah bukan sedang menjelaskan dugaan penyelewengan, melainkan sedang menerima penghargaan.
Mungkin karena malu memang sudah tidak laku di pasar kekuasaan.
Dan rakyat? Rakyat diminta mengerti keadaan. Lagi. Selalu rakyat yang diminta dewasa, sementara penguasa dibiarkan manja.
Dear Pak Prabowo
Pak Presiden,
Kami tahu memimpin negara sebesar Indonesia tidak mudah. Seperti yang bapak keluhkan beberapa waktu lalu. Kami tahu warisan masalah negeri ini bertumpuk bagai gudang arsip yang menyimpan luka administrasi. Kami tahu tak semua kekacauan lahir di masa Anda, melainkan sistem yang sudah mendarah daging di tanah negeri.
Tetapi izinkan kami menyampaikan sesuatu yang sederhana: jangan jadikan rakyat sekadar angka keberhasilan.
Jangan ukur nyawa dengan persentase.
Jangan ukur penderitaan dengan presentasi.
Jangan anggap kritik sebagai gangguan tanpa empati.Jika ada anak sakit karena program negara, tanggapi sebagai alarm moral.
Jika ada dugaan kelalaian, buka audit total.
Jika ada rantai distribusi busuk, potong sampai akar.
Jika ada pihak memperkaya diri atas nama gizi, hukum tanpa kompromi.
Negara akan dihormati bukan karena mampu meluncurkan program raksasa, tetapi karena mampu melindungi orang kecil di dalamnya.
Kami tidak butuh proyek yang terlalu gagah untuk dikoreksi. Kami butuh pemerintahan yang cukup rendah hati untuk mengakui cacat dan memperbaikinya.
Pak Presiden,
Kami ini warga negara. Bukan dekorasi republik.
Kami pembayar pajak. Bukan figuran pembangunan.
Kami manusia. Bukan statistik.Dan satu anak yang jatuh karena kelalaian negara nilainya lebih besar daripada seribu baliho keberhasilan.
Wassalam. []
