Mubadalah.id – Abu Bakar berbeda dengan politisi hari ini. Ia bukanlah seorang yang menjual janji-janji politik. Kepemimpinan (imamah) di kalangan para sahabat bukanlah sesuatu yang menjadi obsesi. Mereka paham betul betapa beratnya memikul beban kepemimpinan. Membandingkan dengan peristiwa Bani Israel yang terabadikan di dalam Al-Qur’an akan kita dapati bentuk yang kontras.
Allah telah memutuskan Talut menjadi pemimpin di antara mereka. Namun, mereka protes dan merasa lebih layak dan pantas atas kepemimpinan itu (Qs. Al-Baqarah (2): 247). Abu Bakar adalah sebaliknya, ini dapat kita cermati dalam pidatonya ketika diangkat menjadi khalifah pasca wafatnya Nabi Saw.
Ahmad Sya’labi dalam Mausuah Tarikh al-Islami wa al-Hadharah al-Islamiyyah, seperti yang dikutip oleh Khamami Zada sebagaimana terdapat di dalam artikel berjudul Pidato Khalifah Abu Bakar yang Menyatukan Dua Kubu yang Berselisih (NU Online, 23 April 2019), berapa kalimat yang tersampaikan Abu Bakar sebagai berikut:
“Wahai manusia, sesungguhnya aku telah kalian percayakan untuk memangku jabatan khalifah, padahal aku bukanlah yang paling baik di antara kalian. Sebaliknya, kalau aku salah, luruskanlah langkahku. Kebenaran adalah kepercayaan, dan dusta adalah penghianatan..Taatilah aku selama aku masih taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Tetapi selama aku tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya, gugurlah kesetiaan kalian kepadaku. Laksanakanlah shalat, Allah akan memberikanmu rahmat.”
Pertama, ia adalah seorang yang mengakui dan menyadari kapasitasnya (tawadhu’). Kedua, ia bukanlah sosok yang suka bermain-main dengan komunikasi politik. Ketiga, dia sendiri yang menyatakan barometer kekuasaannya, apakah kekuasaan yang ia jalankan itu baik atau jelek, tergantung kepada keserasiannya dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan (oleh Allah Swt).
Sesuatu yang berbalikan yang dapat kita jumpai dalam diri kebanyakan politisi saat ini. Sistem telah membentuk corak kekuasaan yang terkadang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan—dalam situasi tertentu, jika perlu, aturan yang menghalangi itulah yang dilabrak. Dalam situasi seperti inilah penting membaca ulang sosok seperti Abu Bakar yang barangkali ada satu-dua pelajaran yang dapat kita ambil darinya.
Dua Wajah Kekuasaan: Menguasai atau Melayani
Setiap kali memasuki tahun politik, politisi sibuk memoles diri bagaimana mendapatkan kekuasaan. Bahkan baru mulai menjabat, sudah sibuk memikirkan bagaimana agar tetap menjabat pada periode berikutnya. Atau, bagaimana fokus terbagi kepada pembagian jabatan kepada anggota koalisi. Kalau kepemimpinan berjalan demikian, kapan waktunya melayani masyarakat.
Ini adalah wajah yang sering kali muncul. Sekali seseorang terpilih menjadi pejabat negara, mereka memegang akses ke banyak hal. Ini memberikan jalan untuk mendapatkan kepentingan mereka. Inilah yang kemudian menentukan arah kebijakan publik.
Saya tidak memberikan contoh yang gamblang di sini, karena saya takut terjebak ke dalam argumen yang bias. Namun, praktik kekuasaan yang demikian bisa kita katakan bahwa menggunakan kekuasaan sebagai alat menguasai—dalam artian yang luas, arah kebijakan, sumber daya—untuk kepentingan si penguasa.
Kekuasaan dalam Islam kita maknai dengan cara yang berbeda. Kekuasaan (imamah) berkaitan erat dengan pemimpin (khalifah). Istilah khalifah—berasal dari akar kata yang sama dengan khilafah yakni kha, lam, dan fa—kita maknai dengan “pengganti”, “belakang”, “pemimpin”. Makna pertama merujuk kepada, misalnya khulafaur rasyidin sebagai pengganti kepemimpinan Nabi Muhammad SAW.
Makna kedua merujuk orang yang akan menempati posisi yang sebelumnya telah ditempati oleh orang lain. Dan, terakhir inilah makna langsung, yaitu memastikan peran seorang pemimpin, yakni menyelenggarakan amar ma’ruf nahi munkar.
Menilik Makna Khalifah
Ibnu Katsir dalam tafsirnya atas Qs. Al-Baqarah (2): 30, menyebutkan makna khalifah mencakup individu yang memiliki peran dalam menyelesaikan masalah di antara manusia.
Pendapat ini juga didukung oleh Al-Qurtubhi, khalifah adalah seseorang yang memiliki kapasitas untuk memutuskan perkara di tengah masyarakat, membantu mereka yang teraniaya, dan menegakkan hukum dengan adil (Ulfa Salwa dkk, Konsep Khilafah dalam Qs. Al-Baqarah/2:30 dan Implikasinya Terhadap Tujuan Pendidikan Islam di Era Society 5.0, 2024). Mufassir kontemporer seperti Quraish Shihab juga memberikan pemaknaan yang relatif sama.
Karena pertanggung jawaban seorang pemimpin atas kepemimpinannyaa kepada Allah Swt, maka penyelenggaraan kepemimpinan harus berorientasi kepada kemaslahatan umat. Ini bisa kita cermati dalam hadis populer riwayat Muslim, “Setiap kalian adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya.
Seorang amir (pemimpin pemerintahan, pen) adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan dimintai pertanggungjawaban..”. Kata ra’i dalam redaksi tersebut memiliki penjelasan spesifik. Namun, karena saya lupa literatur yang menjelaskan hal tersebut, jadi tidak dapat saya paparkan lebih jauh di sini.
Pada intinya posisi pemimpin adalah memastikan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan yang ia pimpin sesuai dengan perintah Allah Swt. Tanggung jawab dan pelayanan merupakan dua kata kunci. Inilah teladan kepemimpinan Abu Bakar yang relatif singkat (2 tahun 3 bulan; 11-13H).
Pertama-tama dia menyatukan umat terlebih dulu dengan cara menjamin hak-hak mereka. Pasca wafatnya Nabi Saw, umat sempat berdebat di Tsaqifah bani Sa’idah perihal kepemimpinan. Dengan begitu dia membangun kepercayaan dan mendapatkan dukungan untuk meneguhkan basis pemerintahannya. Selain itu, yang menjadi kunci adalah dia tidak mengkhianati kepercayaan itu untuk kepentingan pribadi atau kaumnya. Sesuatu yang hilang dari banyak politisi hari ini.
Meneladani Abu Bakar
Menilik kepemimpinan Abu Bakar, bukanlah sosok yang sembarangan dalam membuat program. Fokusnya berdasarkan persoalan penting yang dihadapi atau kebutuhan yang dimiliki umat. Misalnya, memerangi nabi-nabi palsu yang dapat mengganggu stabilitas negara dan agama. Dalam melawan kelompok yang enggan membayar atau memulai pengumpulan Al-Qur’an, keduanya juga memiliki orientasi yang sama.
Zakat merupakan salah satu sumber untuk membiayai negara, dan di antaranya juga digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, yang kemudian berkembang menjadi lembaga baitul mal di era Umar ibn Khattab. Al-Qur’an mendesak karena banyaknya huffazh yang gugur dalam perang Yamamah
Dalam mengangkat pejabat-pejabat yang membantunya mengurus urusan pemerintahan, dia bertumpu kepada kualitas individu. Dia memilih orang-orang yang memiliki kompetensi di dalam bidang tersebut. Dalam mengambil kebijakan dia juga mengutamakan syura, sehingga dia tahu kebijakan apa yang harus ia ambil.
Abu Bakar menunjukkan bahwa sosok yang berorientasi kepada kemaslahatan bersama dapat menciptakan situasi yang kondusif. Kepercayaan tersebut sangat penting bagi seseorang dalam menyelenggarakan kepemimpinannya dan kepercayaan tersebut harus terbayar melalui kerja dan tindakan yang nyata.
Keberadaan pemimpin sangat kita perlukan dalam kepemimpinan. Namun, yang lebih penting adalah siapa yang memimpin dan apa motif atau kepentingan yang ia miliki. Di tengah politik yang terpolarisasi, kepemimpinan menjadi efektif ketika pemimpinnya bermaksud melayani yang dipimpin, bukan untuk memuluskan kepentingan pribadi dan golongan. []
