Mubadalah.id – Desa Penglipuran di Bali menghadirkan wajah yang berbeda dalam mengelola kehidupan keluarga. Desa adat yang terkenal karena masih menjaga kelestarian budaya dan lingkungan ini juga mempertahankan norma sosial yang menolak praktik poligami.
Menariknya, penolakan tersebut tidak terbangun melalui larangan hukum, melainkan melalui kesepakatan hukum adat Bali yang hidup dan mereka taati bersama. Bagi masyarakat Penglipuran, keutuhan keluarga, penghormatan terhadap perempuan, dan harmoni sosial merupakan nilai yang harus terjaga, sehingga poligami dipandang sebagai praktik yang berpotensi mengganggu keseimbangan tersebut.
Cara pandang ini memperlihatkan bahwa hukum adat tidak hanya mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga merepresentasikan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat adat.
Nilai yang berkembang di Desa Penglipuran tersebut sesungguhnya menghadirkan praktik baik. Dalam Islam, perkawinan monogami. Al-Qur’an justru mengubah praktik poligami yang sebelumnya tidak terbatas menjadi sangat terbatasi, baik dari segi jumlah maupun syarat pelaksanaannya.
Pembatasan maksimal empat istri bukanlah tujuan utama ayat, melainkan langkah progresif untuk mengendalikan praktik yang pada masa itu sering melahirkan penindasan terhadap perempuan dan anak-anak yatim. Lebih jauh lagi, Al-Qur’an memberikan syarat yang sangat berat, yakni keharusan berlaku adil.
Bahkan, ditegaskan bahwa menikahi seorang istri merupakan pilihan yang “lebih dekat kepada tidak berbuat zalim.” Dengan demikian, titik tekan ajaran Islam tidak terletak pada legalitas poligami, namun asas monogami untuk mendekatkan pada perlindungan terhadap keadilan dalam relasi keluarga.
Menilik Hukum Adat di Bali
Hukum adat di Bali mengajarkan bahwa seorang laki-laki yang berpoligami memang tidak kehilangan statusnya sebagai warga, tetapi ia bersama istri keduanya harus tinggal di kawasan khusus bernama Karang Memadu. Tempat khusus pengasingan dianggap sudah suci lagi, terpisah dari kehidupan masyarakat utama.
Lebih dari itu, istri kedua tidak memperoleh pengakuan adat karena perkawinannya tidak diupacarai menurut tradisi desa. Sanksi sosial ini menunjukkan bahwa masyarakat memandang persoalan poligami bukan semata urusan privat. Akan tetapi persoalan sosial yang dapat memengaruhi ketenteraman komunitas.
Tujuan yang melandasi aturan hukum adat Bali, Penglipuran memiliki kedekatan dengan semangat menghadirkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Masyarakat Penglipuran meyakini bahwa praktik poligami berpotensi menimbulkan kecemburuan, ketidakadilan, konflik rumah tangga, bahkan kekerasan terhadap perempuan. Oleh karena itu, pencegahan mereka pilih sebagai jalan untuk menjaga keseimbangan kehidupan keluarga dan masyarakat.
Area karang memadu memang tersedia khusus untuk orang-orang yang melanggar norma adat tersebut. Lokasinya berada di ujung desa, seakan memberi jarak antara masyarakat utama dengan mereka yang dianggap keluar dari aturan sosial.
Mereka yang tinggal di Karang Memadu tetap memiliki hak hidup, tetapi kehilangan pengakuan sosial. Status istri kedua juga tidak mendapatkan legitimasi adat, karena desa menolak untuk mengupacarai pernikahan tersebut. Dalam praktiknya, sanksi ini cukup efektif karena tidak ada satu pun warga Penglipuran yang berani melanggar.
Filosofi Penting untuk Menghormati Perempuan
Sanksi ini bukan sekadar hukuman simbolis. Warga percaya, dengan adanya isolasi ini, masyarakat bisa tetap hidup damai tanpa konflik rumah tangga yang rumit.
Istri kedua tidak terakui secara sah dalam hukum adat Bali, karena tidak akan mendapatkan upacara adat pernikahan. Artinya, hanya istri pertama yang benar-benar dianggap istri sah oleh desa.
Di balik aturan ini, tersimpan filosofi penting: menghormati perempuan. Bagi warga Penglipuran, poligami mereka anggap merugikan kaum perempuan. Dengan adanya sanksi sosial, mereka memastikan bahwa perempuan tidak menjadi korban praktik perkawinan ganda yang seringkali melahirkan kecemburuan, ketidakadilan, bahkan kekerasan dalam rumah tangga.
Meski tidak tertulis dalam hukum negara, aturan hukum adat Bali ini terikuti secara konsisten. Masyarakat percaya bahwa menjaga kehormatan perempuan sama pentingnya dengan menjaga kelestarian desa dan budaya. Bagi mereka, rumah tangga yang harmonis berawal dari kesetiaan suami kepada satu istri.
Keberadaan Karang Memadu menjadi simbol perlawanan terhadap poligami. Dengan cara ini, masyarakat desa tetap memegang teguh prinsip adat tanpa harus bersinggungan dengan hukum negara. Pola seperti ini membuktikan bahwa nilai kearifan lokal masih relevan hingga saat ini. []
