Mubadalah.id – Setiap 1 Mei, aspal jalanan di kota-kota besar biasanya berubah menjadi lautan manusia. Kibaran bendera serikat pekerja, poster-poster berisi tuntutan, hingga pekikan aspirasi yang menggema di depan gedung-gedung pemerintahan. Fenomena ini menjadi pemandangan ikonik yang kita kenal sebagai May Day atau Hari Buruh Internasional.
Bagi sebagian orang, ini mungkin sekadar hari libur nasional untuk beristirahat di rumah. Namun, bagi kaum buruh, ini adalah momentum sakral untuk mengingatkan negara dan pemberi kerja, bahwa di balik mesin-mesin industri yang terus berputar, ada manusia-manusia yang haknya kerap terabaikan.
Aspirasi yang mereka suarakan setiap tahun sebenarnya berputar pada hal yang sangat fundamental. Yakni tentang peningkatan upah yang layak dan jaminan ketenagakerjaan yang manusiawi. Para buruh menuntut agar keringat yang mereka kucurkan dihargai setimpal dengan kebutuhan hidup yang kian hari kian mencekik.
Berbicara mengenai upah dan kelayakan hidup, pikiran saya seketika terlempar pada sebuah profesi yang secara substansi juga merupakan “pekerja.” Namun sering kali terjebak dalam romantisme pengabdian yang semu. Siapa lagi kalau bukan para guru di negeri ini, terutama lagi guru honorer dan guru mengaji di kampung.
Jika buruh pabrik memiliki keberanian untuk mengonsolidasi massa dan turun ke jalan demi menuntut upah minimum, pertanyaannya kemudian muncul di benak kita. Perlukah aliansi guru melakukan hal yang sama? Apakah guru perlu turun ke jalan untuk berteriak bahwa gaji mereka masih “mungil” dan jauh dari kata cukup untuk sekadar bertahan hidup di zaman yang sedang banyak kegaduhan ini?
Beban Moral Guru
Kita sering mendengar jargon bahwa guru adalah garda terdepan pembentuk generasi muda bangsa. Guru adalah arsitek peradaban, pahlawan tanpa tanda jasa, dan sederet gelar mulia lainnya yang negara sematkan. Namun, ironinya, bertahun-tahun negara ini (katanya) telah merdeka, tetapi kesejahteraan guru, terutama mereka yang masih berstatus honorer atau mengabdi di pelosok, terus saja terkatung-katung dalam ketidakpastian. Bahkan, mungkin saja satu-satunya kepastian yang ada adalah ketidakpastian itu sendiri!
Ada kontras yang sangat menyakitkan antara beban tanggung jawab yang guru pikul dengan apresiasi finansial yang mereka terima. Kita menuntut guru untuk melahirkan generasi emas, namun kita membiarkan mereka hidup dalam kondisi yang jauh dari kata cukup. Bahkan mungkin lebih rendah dari itu.
Selama ini, ada semacam beban moral yang sengaja kita letakkan di pundak guru. Seolah-olah, jika seorang guru menuntut gaji yang layak, ia dianggap telah kehilangan “marwah” pengabdiannya. Narasi bahwa “guru adalah profesi mulia yang imbalannya ada di akhirat” sering kali menjadi senjata ampuh oleh pemangku kebijakan untuk menormalisasi upah rendah.
Ini adalah bentuk glorifikasi yang menyesatkan. Kita harus jujur pada realitas bahwa guru juga manusia yang memiliki perut yang harus terisi dan kita beri asupan nutrisi. Ada anak yang harus disekolahkan, dan masa depan yang harus terjamin keselamatan dan keberlangsungan hidupnya.
Sebelum aliansi guru benar-benar kehilangan kesabaran dan memutuskan untuk memenuhi jalanan demi menuntut hak-hak dasarnya, pemerintah seharusnya sudah selangkah lebih maju mengantisipasi hal tersebut. Yakni dengan implementasi kebijakan yang benar-benar menyejahterakan guru. Bukan sekadar pencitraan di media yang seolah memihak kepada guru tapi tak kunjung ada pembuktian nyata di lapangan.
Menyoal Kesejahteraan Guru
Negara tidak boleh hanya hadir saat memberikan tugas dan beban administratif yang bertumpuk. Melalui pemerintah, negara wajib hadir untuk menaruh perhatian serius pada kesejahteraan mereka. Negara wajib memandang guru sebagai profesi profesional seutuhnya, setara dengan profesi yang lain. Tidak lagi boleh terbayar hanya dengan “pahala” atau ucapan terima kasih semata.
Kemudian, kita perlu menyadari satu hal krusial bahwa kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia tidak akan pernah bisa melompat jauh dan meningkat kualitasnya, jika para pendidiknya masih disibukkan oleh urusan-urusan domestik yang belum tuntas. Ya coba kita renungkan saja sejenak.
Bagaimana mungkin seorang guru bisa fokus merancang pembelajaran yang inovatif, melakukan riset pedagogi, atau memberikan perhatian penuh pada perkembangan karakter siswa, jika di saat yang sama ia harus memikirkan bagaimana caranya agar dapur tetap mengepul besok pagi? Bukankah pikiran yang keroncongan adalah musuh utama dari kreativitas dan dedikasi?
Kesejahteraan guru bukan hanya soal angka di atas slip gaji, melainkan soal martabat guru itu sendiri dan juga kualitas pendidikan kita dalam kancah internasional. Ketika seorang guru kita hargai secara layak, ia memiliki ruang yang luas untuk mengembangkan potensi diri dan murid-muridnya.
Sebaliknya, ketika guru kita biarkan “miskin”, maka sistem pendidikan kita sebenarnya sedang berada dalam ancaman keruntuhan yang perlahan namun pasti. Kita tidak bisa mengharapkan hasil yang luar biasa dari orang-orang yang terus-menerus ditekan oleh rasa cemas akan kelangsungan hidupnya sendiri.
Refleksi May Day
Momen May Day ini seharusnya menjadi refleksi mendalam bagi pemerintah. Guru memang memiliki etika profesi yang mungkin membuat mereka lebih memilih berdialog di dalam kelas daripada berteriak di jalanan. Namun, jangan sampai kesantunan dan kesabaran para pendidik ini dianggap sebagai bentuk penerimaan atas ketidakadilan yang ada.
Jangan sampai negara baru terbangun saat ruang-ruang kelas kosong karena para gurunya sudah terlalu lelah untuk sekadar berdiri di depan papan tulis karena beban hidup yang terlalu berat.
Pemerintah perlu mempercepat langkah dalam merealisasikan janji-janji kesejahteraan. Penataan regulasi, penyederhanaan birokrasi tunjangan, hingga jaminan perlindungan kerja bagi guru harus menjadi prioritas utama.
Kita tidak ingin lagi mendengar cerita tentang guru yang harus menyambi menjadi ojek online atau pedagang kaki lima hingga larut malam hanya untuk menutupi kekurangan gaji bulanan mereka. Mereka berhak memiliki waktu untuk belajar, beristirahat, dan bercengkerama dengan keluarganya sendiri tanpa harus dihantui bayang-bayang tagihan ekonomi.
Akhirnya, melalui refleksi May Day tahun ini, kita berharap pemerintah semakin peduli pada tanggung jawab besar untuk para pendidik anak-anak di Indonesia. Memberdayakan guru berarti memberdayakan masa depan bangsa. Menyejahterakan guru, artinya sama saja dengan meletakkan fondasi yang kokoh bagi kemajuan Indonesia di mata dunia. Kita semua tentu menginginkan sebuah negeri di mana guru-gurunya dapat mengajar dengan senyum yang tulus, tanpa ada beban pikiran yang mengganjal di hati.
Semoga tak lama lagi, kesejahteraan guru di negeri ini bukan lagi sekadar narasi indah di saat pidato hari besar, tetapi menajadi sebuah kenyataan yang dapat terasa oleh setiap ujung jari para pendidik dari Sabang sampai Merauke.
Semoga negara lekas sadar bahwa mereka yang membangun akal dan budi bangsa ini, sudah sepatutnya mendapatkan tempat yang paling terhormat, termasuk dalam urusan kesejahteraan hidupnya. Jangan biarkan mereka terus terkatung-katung, karena masa depan anak-anak kita bergantung pada tangan-tangan mereka yang membawa buku dan pena setiap hari itu. Aamiin. Wallahu a’lam. []
