Mubadalah.id – Menurut Press Release yang disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak Republik Indonesia, Indonesia saat ini menempati peringkat ke 7 dunia dan ke 2 ASEAN dengan angka perkawinan anak tertinggi. Hal ini tentunya berdampak terhadap angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan. Pada tahun 2018 di Indonesia, 1 dari 9 anak perempuan berusia 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun.
Berdasarkan data Bappenas, tercatat ada 13.783 kasus permohonan dispensasi di peradilan agama dan 190 kasus di pengadilan umum (AIPJ2 2019). Pengabulan dispensasi perkawinan mencapai 99% kasus. Hakim pada Pengadilan Agama tidak memiliki standar acuan, dan variable pertimbangan untuk menolak permohonan dispensasi perkawinan. Alasan utama hakim mengabulkan 99% permohonan dispensasi perkawinan adalah untuk menghindari mudarat (kerugian atau bahaya).
Namun lupa bahwa setelah permohonan tersebut dikabulkan mudarat yang lebih luas dan komplek akan menghampiri pasangan anak tersebut. Mudarat bagi pasangan suami istri, bagi anak yang dilahirkan, bagi lingkungan dan masyarakat Permasalahan hak anak, kesiapan mental dan finansial, kesehatan reproduksi dan kesiapan perempuan dalam menjalankan organ reproduksinya nyaris hilang dalam kajian di meja hijau.
Putusan MK yang menaikkan ambang batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki sebenarnya langkah yang efektif untuk menekan angka perkawinan anak. Namun sayangnya, tidak ada acuan yang dijadikan rujukan oleh hakim dalam menghadapi permohonan dispensasi perkawinan. Sehingga meskipun aturan diperketat, namun putusan tetap sama yaitu dikabulkan. Putusan MK tersebut justru semakin menambah angka permohonan dispensasi.
Kampanye yang masif sekalipun tentang pencegahan perkawinan anak-anak, akan tidak maksimal jika ada celah hukum yang memberikan lampu hijau bagi pelakunya. Melarang, namun membuka peluang untuk diberi izin. Maka dibutuhkan sebuah acuan bersama bagi para hakim khususnya di wilayah Pengadilan Agama dalam membuat putusan mengenai dispensasi perkawinan.
Menyusun Variable Kebutuhan Sebagai Penunjang Putusan Hakim di Pengadilan Agama
Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka Rutger WPF Indonesia bekerjasama dengan penulis sebagai peneliti untuk membuat sebuah acuan yang bisa digunakan para hakim dalam membuat putusan dispensasi perkawinan. Acuan tersebut berbentuk variable kebutuhan yang mengukur keadaan kedua pasangan muda mudi, pola asuh orang tua, keadaan ekonomi pendukung, kesehatan reproduksi, dan variable lainnya yang dianggap perlu untuk dijadikan pertimbangan dalam memutus permohonan dispensasi perkawinan.
Penelitian ini sejalan dengan tujuan program power to you(th) yaitu meningkatkan peran actor negara dalam pembuatan kebijakan, penganggaran, dan penerapan tentang praktik-praktik perkawinan anak. Bagaimanapun pembuatan variable kebutuhan ini memang harus melibatkan para hakim sebagai pembuatan keputusan dalam perkara dispensasi perkawinan.
Selain hakim, pihak yang dilibatkan adalah penghulu di Kantor Urusan Agama yang secara langsung berurusan dengan proses permohonan pengajuan dispensasi sebelum memasukkan berkas ke Pengadilan Agama. Pihak lain yang dilibatkan dalam pembuatan variable ini adalah aktifis perempuan, akademisi, tokoh agama, dan mahasiswa. Pihak lain turut dilibatkan untuk menerima masukan tentang jenis variable yang perlu disusun dan dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim.
Dengan adanya varibale tersebut, diharapkan dapat membuka wawasan dan pertimbangan hakim di wilayah pengadilan Agama dalam menetapkan permohonan dispensasi perkawinan yang tidak hanya terbatas pada klausul “niat baik” saja secara agama. Keadaan sosial, psikologis, psikis, kedewasaan dan finansial pemohon dispensasi harus menjadi dasar hakim juga. Karena permasalahan yang dihadapi oleh pasangan pelaku perkawinan anak akan lebih banyak ditemui setelah pasangan tersebut menikah. Seperti KDRT, permasalahan perekonomian, dan lain sebagainya.
Untuk memudahkan para hakim dalam menggunakan variable kebutuhan yang disusun dalam penelitian ini, maka variable tersebut disusun menggunakan sebuah aplikasi digital. Sehingga dapat diaplikasikan dengan mudah untuk mengukur tingkat kepentingan dan kebutuhan permohonan dispensasi perkawinan untuk ditolak atau dikabulkan.
Penelitian ini akan dilaksanakan dalam periode 3 bulan, terhitung dari November 2021-Januari 2022. Dengan disusunnya aplikasi variable kebutuhan ini, diharapkan mampu menurunkan angka pengkabulan permohonan dispensasi perkawinan, sehingga dapat mengurangi angka perkawinan anak di Indonesia.
Jika aplikasi variable kebutuhan dalam penelitian ini ditindaklanjuti secara serius oleh Mahkamah Agung dan juga Pengadilan Agama maka akan bisa dijadikan salah satu dukungan terhadap Target STRANAS PPA untuk menurunkan angka perkawinan anak menjadi 8,74% pada tahun 2024, dan menjadi 6,94% pada tahun 2030. []
