Mubadalah.id –Menjadi pemimpin berarti memahami bahwa setiap kata memiliki dampak. Seorang kepala daerah tidak hanya kita nilai dari kebijakan yang ia hasilkan, tetapi juga dari cara ia berbicara dan menyampaikan nilai-nilai kepada masyarakat. Karena itu, ketika seorang pemimpin justru menghadirkan narasi yang merendahkan perempuan, persoalannya tidak lagi berhenti pada kebebasan berekspresi, melainkan menyangkut etika kepemimpinan.
Melansir dari Diajeng.id, lagu Lalaki Langit Lalanang Bejad ciptaan Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein atau yang akrab kita sapa Om Zein, menuai gelombang kritik dari berbagai kalangan.
Lagu tersebut dianggap mengandung narasi seksis dan misoginis karena menjadikan tubuh serta pengalaman biologis perempuan sebagai bahan olok-olok. Ketika narasi seperti itu justru lahir dari seorang kepala daerah, publik berhak mempertanyakan bagaimana perspektif gender seorang pemimpin yang seharusnya melindungi seluruh warganya tanpa diskriminasi.
Sejak bait pertamanya, lagu tersebut menghadirkan lirik yang merendahkan perempuan. Pengalaman biologis seperti menstruasi, kehamilan, keguguran, hingga penggunaan bra ia jadikan bahan humor. Padahal, pengalaman tersebut bukanlah sesuatu yang pantas kita tertawakan.
Menstruasi, kehamilan dan keguguran bukan sekadar pengalaman fisik, tetapi juga menyimpan kondisi emosional dan psikologis yang tidak ringan. Ketika semua itu tereduksi menjadi candaan, yang sedang ia pertontonkan bukan kreativitas. Akan tetapi cara pandang yang menganggap tubuh perempuan layak menjadi objek ejekan.
Menyoal Sensitifitas Gender Seorang Pemimpin
Yang lebih mengkhawatirkan bukan sekadar isi lagu tersebut, melainkan siapa yang menyampaikannya. Seorang kepala daerah memegang kekuasaan yang menentukan arah kebijakan, pelayanan publik, dan perlindungan terhadap seluruh warga tanpa membedakan jenis kelamin.
Ketika seorang pemimpin memilih menjadikan pengalaman biologis perempuan sebagai bahan hiburan, publik patut bertanya. Bagaimana sensitivitas gendernya ketika harus merumuskan kebijakan mengenai kesehatan reproduksi, perlindungan perempuan, kekerasan seksual, atau kesejahteraan ibu dan anak?
Ucapan seorang pemimpin tidak pernah berdiri sendiri. Ia membentuk budaya politik. Dalam kajian gender, bahasa merupakan salah satu instrumen reproduksi patriarki. Candaan seksis sering kali dianggap ringan, padahal melalui candaan itulah stereotip mengenai perempuan terus terproduksi dan dinormalisasi.
Perempuan dipandang emosional karena menstruasi, dinilai dari tubuhnya, atau menganggapnya lemah karena fungsi reproduksinya. Ketika narasi seperti ini terucapkan oleh figur publik, masyarakat memperoleh pesan bahwa merendahkan perempuan adalah sesuatu yang wajar.
Fenomena tersebut bukan hanya terjadi di Indonesia. Di berbagai negara, banyak pemimpin menuai kritik karena pernyataan yang seksis dan misoginis. Ada yang mengomentari penampilan fisik perempuan, meremehkan korban kekerasan seksual, atau melanggengkan stereotip bahwa perempuan lebih pantas berada di ranah domestik daripada ruang pengambilan keputusan.
Seksisme dan Kepemimpinan
Persoalan-persoalan tersebut menunjukkan bahwa seksisme dalam kepemimpinan bukanlah persoalan individu semata, tetapi bagian dari budaya politik patriarkal yang terus tereproduksi melalui bahasa dan simbol kekuasaan.
Dalam perspektif misogini, persoalannya bahkan lebih dalam daripada sekadar penghinaan. Misogini merupakan cara pandang yang menempatkan perempuan sebagai kelompok yang layak diejek, terkontrol, atau direndahkan ketika mereka tidak sesuai dengan standar patriarkal.
Ketika tubuh perempuan, menstruasi, atau keguguran menjadi bahan humor, pengalaman biologis yang seharusnya kita hormati justru berubah menjadi objek hiburan. Akibatnya, pengalaman perempuan kehilangan martabatnya di ruang publik.
Kebudayaan Menjadi Ruang Memuliakan Manusia
Karena itu, kritik yang tersampaikan berbagai kalangan, termasuk anggota DPR RI Atalia Praratya, tidak dapat kita pahami sebagai reaksi yang berlebihan. Kritik tersebut mengingatkan bahwa budaya Sunda terbangun di atas nilai silih asih, silih asah, silih asuh, dan silih wawangi yang menjunjung saling menghormati dan memuliakan sesama.
Nilai-nilai tersebut jelas bertolak belakang dengan praktik menjadikan pengalaman biologis perempuan sebagai bahan tertawaan. Kebudayaan seharusnya menjadi ruang untuk memuliakan manusia, bukan membenarkan ujaran yang merendahkan perempuan.
Pemimpin tidak kita tuntut untuk selalu sempurna. Namun mereka kita tuntut memiliki empati, menghormati martabat setiap warga negara, dan memahami bahwa kekuasaan harus kita gunakan untuk melindungi kelompok yang rentan. Bukan menambah beban mereka melalui candaan yang seksis.
Sebab, ketika seorang pemimpin masih menganggap seksisme sebagai hiburan, yang kita pertanyakan bukan hanya selera humornya. Akan tetapi juga kelayakannya memimpin masyarakat yang semakin menuntut kesetaraan, penghormatan terhadap perempuan, dan perlindungan hak asasi manusia. []
