Mubadalah.id – Kita bersyukur bahwa bangsa Indonesia telah berhasil merumuskan norma-norma hukum publik fundamental dengan sangat ideal yang disebut Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau yang dikenal sebagai UUD 1945.
Norma-norma ini merupakan hasil konsensus dan diterima oleh seluruh warga negara bangsa dengan seluruh latar belakang sosial, budaya, agama, keyakinan, suku, gender, dan sebagainya. Fundamentalitas Konstitusi mengandung arti bahwa ia memuat aturan-aturan untuk melindungi hak-hak dasar yang bersifat universal.
Hak-hak dasar manusia ini secara garis besar meliputi hak beragama atau berkeyakinan, hak hidup, hak berpikir dan berekspresi. Termasuk hak atas kesehatan reproduksi, hak atas kehormatan diri, hak atas milik.
Harus selalu diingat bahwa konstitusi merupakan norma hukum tertinggi yang kepadanyalah seluruh kebijakan negara dalam skala nasional maupun lokal (daerah) harus disandarkan sekaligus tidak boleh bertentangan dengannya.
Konstitusi haruslah menuntun, mengarahkan, membatasi, dan semestinya juga meniadakan hal-hal yang bersifat khusus.
Norma universal ini harus dapat bobot yang lebih besar dalam menganalisis petunjuk-petunjuk hukum yang bersifat partikular (undang-undang dan peraturan lainnya). Dan tidak sebaliknya, norma partikular membatas norma universal.
Pada saat yang sama, sebuah kebijakan seharusnya tidak boleh bertentangan dengan kebijakan yang lainnya. Jika pun karena situasi tertentu mengharuskan merumuskan kebijakan khusus yang berbeda atau berlawanan. Maka hal ini merupakan kondisi darurat yang sifatnya sementara, dan pada saat tertentu harus kita cabut.
Dalam kaitannya dengan kehidupan beragama, konstitusi (UUD 1945) telah menegaskan:
Pertama, Pasal 28 E, ayat (1): “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya.” Ayat (2): “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya”.
Kedua, Pasal 29 ayat (2): “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.”
Selain UUD 1945 tersebut, Indonesia juga sudah meratifikasi kovenan Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial. Dan budaya melalui UU No. 11 tahun 2005 dan hak-hak sipil dan politik, melalui UU No. 12 tahun 2005 serta ratifikasi Cedaw, melalui UU No. 7 tahun 1984 dan UU No. 39 tahun 1999. []
