Mubadalah.id – Setiap 25 Januari, Indonesia memperingati Hari Gizi Nasional. Pada hari ini, banyak kampanye mengajak masyarakat untuk makan sehat dan bergizi. Negara juga menyampaikan komitmennya untuk menjaga kesehatan warga.
Namun, peringatan Hari Gizi Nasional seharusnya tidak hanya menjadi seremonial belaka. Kita perlu bertanya lebih jauh: gizi untuk siapa, bagaimana caranya, dan apakah benar-benar sesuai dengan kebutuhan hidup sehari-hari?
Pertanyaan ini menjadi penting ketika Kementerian Sosial berencana menjalankan Program Makan Bergizi (MBG) bagi lansia dan penyandang disabilitas pada 2026. Sekilas, program ini terlihat baik. Negara ingin hadir membantu kelompok yang dianggap rentan.
Selama ini, banyak kebijakan memandang makanan sebagai kebutuhan paling dasar. Karena itu, makan bergizi sering dianggap sebagai solusi utama. Hampir semua orang sepakat bahwa makan bergizi itu penting.
Namun, apakah bantuan yang paling dasar selalu menjadi bantuan yang paling dibutuhkan? Apakah MBG benar-benar menjawab persoalan hidup difabel, atau justru menyederhanakan kenyataan hidup mereka yang jauh lebih kompleks?
Belajar dari Kasus Keracunan
Sering kali kebijakan memandang difabel sebagai satu kelompok besar yang sama. Padahal, kondisi difabel sangat beragam. Ada difabel fisik, sensorik, intelektual, hingga psikososial. Setiap kondisi memiliki kebutuhan yang berbeda, termasuk dalam hal makanan dan kesehatan.
Karena itu, program MBG yang menyiapkan makanan secara massal berisiko tidak sesuai bagi semua difabel. Makanan yang baik bagi satu orang bisa menimbulkan masalah bagi orang lain. Tanpa pemahaman yang cukup dan data yang jelas, program ini justru bisa menimbulkan masalah baru.
Kekhawatiran terhadap MBG bukan sekadar dugaan. Data Badan Gizi Nasional menunjukkan bahwa hampir setengah kasus keracunan pangan di Indonesia berkaitan dengan program MBG. Selain itu, CISDI mencatat ribuan kasus keracunan makanan di berbagai daerah sejak program ini berjalan pada 2025.
Data ini menunjukkan bahwa pengelolaan MBG masih menyimpan banyak persoalan. Jika program ini saja masih bermasalah untuk masyarakat umum, risikonya tentu lebih besar bagi difabel yang memiliki kondisi kesehatan lebih rentan. Bagi difabel, kesalahan makanan tidak selalu berdampak ringan. Makanan yang tidak sesuai bisa memperburuk kondisi kesehatan, memicu gangguan perilaku, bahkan membahayakan keselamatan.
Difabel Memiliki Kebutuhan Khusus
Banyak difabel memiliki pantangan makanan tertentu. Teman-teman dengan sindrom Down, misalnya, perlu membatasi jenis tepung tertentu. Difabel autistik dan hiperaktif perlu menghindari gula dan makanan tertentu yang bisa memicu perubahan perilaku.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan sederhana: mampukah program MBG menyesuaikan makanan dengan kebutuhan setiap difabel? Apakah dapur umum dan sistem distribusi makanan siap mengatur kebutuhan yang sangat berbeda-beda, sementara data difabel di Indonesia sendiri belum lengkap? Jika negara tidak bisa menjamin hal ini, MBG justru bisa menjadi program yang berisiko. Niat baik memberi makan bisa berubah menjadi masalah kesehatan baru.
Refleksi tentang MBG membawa kita pada persoalan yang lebih mendasar. Bagi banyak difabel, makanan bukan kebutuhan yang paling mendesak. Yang jauh lebih penting adalah akses. Difabel membutuhkan akses ke terapi, layanan kesehatan, alat bantu, dan pendampingan yang berkelanjutan.
Di sisi lain, jika anggaran MBG untuk difabel dikumpulkan hanya dalam satu pekan, dana tersebut bisa digunakan untuk membiayai terapi bagi banyak difabel yang selama ini tidak memiliki akses sama sekali. Terapi wicara, terapi okupasi, dan fisioterapi sangat penting untuk membantu difabel tumbuh dan mandiri. Tanpa terapi dan pendampingan, makanan bergizi saja tidak cukup. Tubuh mungkin kenyang, tetapi perkembangan dan kemandirian tetap terhambat.
MBG bukan yang utama
Program MBG juga menunjukkan kecenderungan kebijakan yang ingin hasil cepat dan mudah dilihat. Membagikan makanan relatif mudah dilakukan, cepat dilaporkan, dan tampak nyata di depan publik. Program seperti ini sering terlihat berhasil di atas kertas.
Sebaliknya, membangun akses terapi dan layanan kesehatan membutuhkan waktu lama, tenaga profesional, dan anggaran berkelanjutan. Hasilnya tidak langsung terlihat, tetapi dampaknya sangat besar bagi kehidupan difabel. Di sinilah kita perlu bertanya: apakah negara memilih kebijakan yang paling mudah dijalankan, atau yang paling dibutuhkan oleh difabel?
Kritik terhadap MBG bukan berarti menolak program ini sepenuhnya. Bagi sebagian difabel yang hidup dalam kondisi sangat miskin, bantuan makanan tetap membantu. Namun, menjadikan MBG sebagai program utama tanpa pembenahan sistem justru berisiko. Tanpa data yang jelas, pengawasan yang ketat, dan penyesuaian kebutuhan masing-masing individu, MBG sebaiknya menjadi program tambahan, bukan solusi utama.
Momentum 25 Januari, Hari Gizi Nasional, seharusnya menjadi waktu yang tepat untuk menata ulang cara negara memaknai gizi. Gizi bukan hanya soal makanan, tetapi juga soal bagaimana tubuh didukung agar bisa tumbuh, berkembang, dan hidup dengan layak.
Bagi difabel, yang lebih penting daripada MBG adalah akses. Akses agar mereka bisa hidup bermartabat, mandiri, dan setara. Makanan bisa mengenyangkan hari ini, tetapi akses membangun masa depan. Jika negara benar-benar ingin berpihak pada difabel, kebijakan sosial harus melampaui dapur umum. Negara perlu membangun sistem yang adil, ramah, dan berkelanjutan. Di situlah kepedulian menemukan maknanya yang sesungguhnya. []
