Mubadalah.id – “Zahra, jangan lupa Jum’at 1 Mei 2026 jam 08.00 wib nanti ada rapat di Fahmina, siangnya sekaligus nobar Lauching Bulan Kebangkitan Ulama Perempuan Indonesia (BKUPI).”
Pesan singkat itu saya terima beberapa hari sebelum kegiatan berlangsung. Pagi, ketika orang-orang sedang menikmati hari libur di tanggal merah May Day, atau sebagian lain ikut aksi demonstrasi dalam rangka Hari Buruh Internasional, saya sudah bergegas menuju kota Cirebon.
Singkat cerita, di sela-sela rapat itu, kami yang hadir dalam kesempatan rapat di Fahmina menyaksikan bersama Launching BKUPI. Kami menyimak sejak mulai pembukaan, dan fokus pada slide demi slide presentasi yang Ita Fatia Nadia sampaikan sebagai narasumber pertama.
Kami, tentu saja terkesima dengan narasi perempuan dalam sejarah yang Ita paparkan. Ia mengungkapkan bahwa saat ini tengah menyusun sebuah buku bertajuk Kronik Sejarah Gerakan Perempuan.
Buku ini mulai ia garap sejak akhir 2024 dan masih terus berkembang hingga kini. Ia menyebut proses penulisan tersebut sebagai perjalanan panjang yang justru membuka semakin banyak temuan baru terkait kontribusi perempuan dalam sejarah Indonesia.
Kontradiksi dalam Sejarah Indonesia
Paparan ini secara komprehensif mengulas posisi perempuan Indonesia dalam sejarah, tidak hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai aktor intelektual, politik, dan sosial yang berperan dalam pembentukan bangsa hingga percaturan global. Ita membuka dengan refleksi kritis terhadap historiografi Indonesia yang selama ini dinilai bias.
Ia menyampaikan bahwa sejarah yang kita kenal hari ini terbangun di atas perspektif yang sempit. “Selama ini sejarah tertulis dengan perspektif patriotik dan maskulin, sehingga perempuan tidak pernah benar-benar masuk sebagai subjek dalam pembentukan kebangsaan,” ujarnya. Akibatnya, pemikiran perempuan, baik dalam ranah kebangsaan maupun kemanusiaan global, tidak terdokumentasikan secara layak.
Lebih jauh, Ita menggarisbawahi adanya paradoks besar dalam sejarah perempuan. Di satu sisi, perempuan terlibat aktif dalam proses dekolonisasi dan perjuangan nasional. Namun di sisi lain, setelah kemerdekaan tercapai, mereka justru didorong kembali ke ruang domestik. “Sesudah pembebasan nasional, perempuan itu dikembalikan lagi ke domestik. Ini kontradiksi besar dalam sejarah kita,” tegasnya.
Perempuan sebagai Pemikir Geopolitik dan Strategi Kekuasaan
Untuk membongkar bias tersebut, Ita mengajak melihat ulang tokoh-tokoh perempuan Indonesia dari perspektif yang berbeda. Ia menekankan bahwa banyak perempuan tidak hanya bertindak, tetapi juga berpikir dan merumuskan strategi besar.
Ratu Kalinyamat, misalnya, ia paparkan sebagai tokoh dengan visi geopolitik maritim yang kuat. Ia tidak hanya memimpin, tetapi memahami lanskap kekuasaan laut di Asia. “Kita hanya tahu Ratu Kalinyamat sebagai tokoh sejarah, tapi tidak pernah melihat dia sebagai pemikir geopolitik maritim,” jelas Ita. Bahkan, perspektifnya disebut masuk dalam kajian geopolitik kawasan Asia.
Hal serupa ia sampaikan terkait Laksamana Malahayati. Selama ini, Malahayati lebih sering kita kenang sebagai simbol kepemimpinan perempuan dalam perang. Namun Ita mengingatkan bahwa ada dimensi intelektual yang jarang dibahas. “Malahayati itu punya konsep navigasi, punya strategi laut. Dia bukan sekadar panglima, tapi juga pemikir,” ujarnya.
Sultanah Safiatuddin Aceh juga ditempatkan dalam kerangka yang sama. Ia tidak hanya memimpin secara politik, tetapi juga membangun sistem pendidikan intelektual. Bahkan, ia meninggalkan gagasan terkait hak ekonomi perempuan. “Ia punya konsep tentang kepemilikan untuk perempuan, baik yang menikah maupun tidak. Ini melampaui zamannya,” ungkap Ita.
Pesantren, Perempuan, dan Politik Perlawanan
Paparan kemudian masuk pada figur Ratu Ageng Tegalrejo, yang oleh Ita disebut sebagai salah satu tokoh paling penting namun sering terabaikan dalam sejarah Perang Jawa. Ia menegaskan, “Perang Jawa itu tidak bisa hanya dilihat dari Diponegoro. Konsep perlawanan itu banyak dirumuskan oleh Ratu Ageng.”
Ratu Ageng tidak hanya bergerak dalam ranah politik, tetapi juga pendidikan. Ia mendirikan pesantren di Tegalrejo yang memiliki karakter berbeda. “Ini bukan pesantren biasa. Di sana diajarkan soal agraria, soal tanah, soal bagaimana melawan kolonialisme,” jelas Ita.
Dari ruang pendidikan ini lahir tokoh seperti Nyi Ageng Serang, yang kemudian menjadi panglima perang. Bahkan disebutkan bahwa Diponegoro sendiri berada dalam pengaruh kuat dua perempuan: Ratu Ageng dan Nyi Ageng Serang. “Kalau kita baca arsip keraton, kita akan lihat bagaimana dua perempuan ini sangat menentukan arah perjuangan,” tambahnya.
Tidak hanya dari kalangan elite, Ita juga menekankan peran perempuan dari basis masyarakat. Salah satunya adalah Nyai Ageng Pinatih di Gresik. Ia merupakan saudagar perempuan yang menguasai jalur perdagangan pesisir utara Jawa.
“Dia ini bandar besar, menguasai jalur ekonomi, mengatur pajak kapal, dan menggunakan itu untuk membangun pesantren,” ujar Ita. Ini menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya hadir dalam ruang domestik, tetapi juga dalam sistem ekonomi dan penyebaran agama.
Literasi Perempuan dan Lahirnya Ruang Intelektual
Memasuki abad ke-20, terjadi pergeseran penting. Perempuan mulai masuk ke ruang literasi dan media. Ita menekankan bahwa ini adalah fase penting dalam pembentukan kesadaran kolektif.
“Perempuan mulai menulis, mendirikan surat kabar, dan membangun ruang diskusi mereka sendiri,” jelasnya. Media seperti Soenting Melajoe, Putri Hindia, dan Sinar Hindia menjadi wadah artikulasi gagasan perempuan.
Yang menarik, praktik literasi ini tidak selalu individual. Di Koto Gadang, berkembang model penulisan kolektif. “Satu lembar koran ditulis tangan, diedarkan, dan setiap orang boleh menambahkan ide. Ini bentuk kolektivitas pengetahuan,” ungkap Ita.
Diskusi-diskusi ini bahkan dilakukan dalam ruang kultural-religius. “Setelah salat magrib, mereka membaca syair, lalu berdiskusi tentang kondisi sosial dan masa depan,” tambahnya. Ini menunjukkan integrasi antara tradisi keagamaan dan pemikiran kritis.
Tokoh seperti Siti Sundari juga menunjukkan keberanian intelektual perempuan. Ia pergi ke Eropa di usia muda tanpa kemampuan bahasa Belanda, bergabung dengan Perhimpunan Indonesia, dan menulis tentang pengalaman perempuan Barat. “Ini menjadi basis pemikiran dekolonisasi, membandingkan, merefleksikan, dan menulis,” jelas Ita.
Dari Wacana ke Organisasi: Strategi Kolektif Perempuan
Perkembangan berikutnya adalah kesadaran untuk berorganisasi. Ita menekankan bahwa pengorganisasian adalah langkah strategis.
“Tidak cukup hanya berpikir atau menulis. Perempuan harus berorganisasi agar punya kekuatan politik,” tegasnya.
Organisasi seperti Sarekat Rakyat menjadi salah satu pionir. Di sisi lain, Aisyiyah hadir dengan platform yang sangat jelas. Anti-kolonialisme, anti-diskriminasi, kritik terhadap poligami, serta penguatan pendidikan perempuan.
“Ini adalah platform politik perempuan yang sangat maju untuk ukuran zamannya,” ujar Ita.
Perempuan Indonesia di Arena Internasional
Paparan kemudian menunjukkan bahwa narasi perempuan dalam sejarah tidak hanya bergerak di dalam negeri, tetapi juga aktif di tingkat global. Mereka hadir dalam berbagai forum internasional sejak awal kemerdekaan.
“Tahun 1945 di Paris, 1947 di New Delhi, perempuan Indonesia sudah ikut dalam kongres internasional,” jelas Ita.
Konferensi di Kairo tahun 1958 menjadi salah satu tonggak penting. “Bayangkan, perempuan Indonesia memimpin konferensi Asia-Afrika di Kairo,” ujarnya dengan penekanan.
Tokoh seperti Maria Ulfah, S.K. Trimurti, dan Siti Baroroh Baried disebut sebagai aktor penting dalam diplomasi dan gerakan perempuan global. Bahkan, S.K. Trimurti terlibat dalam penyusunan Konvensi ILO No. 100 tentang kesetaraan upah.
“Ini menunjukkan bahwa perempuan Indonesia ikut merumuskan standar global tentang keadilan,” tambahnya.
Selain itu, gerakan perempuan juga terlibat dalam isu-isu besar dunia seperti perdamaian, anti-nuklir, dan keadilan sosial. “Mereka tidak hanya bicara soal perempuan, tapi soal dunia,” tegas Ita.
Pasca-1965: Domestikasi dan Kekerasan terhadap Perempuan
Situasi berubah drastis setelah 1965. Ita menyebut periode ini sebagai fase domestikasi dan depolitisasi perempuan secara sistematis.
“Negara membangun ideologi yang menempatkan perempuan kembali ke rumah,” ujarnya. Bahkan, ia menyebut bahwa Orde Baru dibangun bukan atas kontrak sosial, tetapi “kontrak seksual” yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat.
Aktivis perempuan mengalami kekerasan, stigma, dan penghapusan sejarah. “Terjadi pendisiplinan terhadap perempuan aktivis agar tidak lagi menjadi seperti sebelumnya,” jelasnya.
Meski mengalami represi, gerakan perempuan tidak hilang. Pada periode berikutnya, muncul berbagai organisasi seperti Solidaritas Perempuan, Kalyanamitra, serta jaringan di berbagai daerah.
Isu yang diangkat semakin kompleks. Kekerasan terhadap perempuan, hak masyarakat adat, keadilan lingkungan, hingga reformasi politik.
Perempuan Indonesia juga kembali aktif dalam forum global, seperti Konferensi Dunia Perempuan di Beijing. Ini menunjukkan kesinambungan gerakan dari lokal ke global.
Pengalaman Perempuan sebagai Basis Gerakan
Sebagai penutup, Ita menekankan bahwa pengalaman hidup perempuan adalah sumber utama gerakan. “Gerakan perempuan itu mentransformasikan pengalaman pribadi menjadi gerakan sosial dan politik,” ujarnya. Ia juga menegaskan pentingnya memori kolektif. “Tuturan dan pengalaman perempuan adalah sumber untuk menata ulang ketidakadilan masa lalu.”
Lebih jauh, ia mengajak untuk merebut kembali ruang tafsir. “Realitas selama ini dimaknai sepihak oleh penguasa, dan itu harus direbut,” tegasnya. Bahasa korban, menurutnya, harus kita maknai ulang. “Bahasa korban bukan sekadar cerita penderitaan, tapi sumber pengetahuan untuk menyusun kembali sejarah.”
Paparan Ita tutup dengan ajakan untuk membangun ruang bersama yang berlandaskan kesetaraan, memulihkan tatanan sosial akibat kekerasan sejarah, dan memutus rantai impunitas melalui kesadaran kolektif. []
