Mubadalah.id – Membawa pengalaman difabel ke layar tidak pernah sesederhana menambahkan satu karakter lalu menganggap persoalan selesai. Banyak film lahir dari niat baik, bahkan dari keinginan untuk membuka empati. Namun niat baik pun tetap bisa tersandung pada kebiasaan teknis cerita yang sudah lama mapan.
Yang menentukan bukan seberapa keras film mengaku peduli, melainkan posisi karakter difabel di dalam alur cerita. Apakah ia punya kesempatan untuk bertindak, mengambil keputusan, dan memikul konsekuensi? Atau ia hanya hadir sebagai ornamen emosional yang membuat adegan terasa “bermakna” bagi penonton, tanpa benar benar menjalankan peran hidup yang utuh?
Di banyak film, karakter difabel memang sudah mulai muncul. Namun cerita tidak selalu memberi ruang yang cukup agar ia ikut menetap di dalamnya. Sering kali film memakainya untuk menguatkan suasana atau menandai tema tertentu, lalu mengecilkan porsinya begitu konflik dan relasi antar tokoh lain mulai terbangun.
Namun ada lapisan lain yang berbeda. Sebuah film bisa saja menulis pengalaman difabel dengan lebih utuh, tetapi tetap memilih aktor nondifabel untuk memerankannya. Kalau begitu, problemnya bukan lagi sekadar tokoh yang tipis, melainkan soal kesempatan dan otoritas representasi: siapa yang memegang ruang kerja, dan pengalaman siapa yang layar anggap sah. Dari cara penempatan ini, tidak ekstrem ketika saya bilang tokenisme mulai bisa terbaca.
Tokenisme: Ketika Difabel Hadir Sekadar Penanda
Tokenisme dalam film tidak hadir sebagai niat buruk yang sengaja terancang. Namun sebagai kebiasaan naratif yang terasa praktis dan mengikuti logika pasar. Di hasil akhirnya, tokoh semacam ini sering berfungsi sebatas penanda, cukup untuk memberi sinyal tertentu tanpa pernah menjadi fokus penceritaan. Akibatnya, tokoh difabel bisa ikut hadir, tetapi ruangnya sempit sehingga ia tidak sempat berkembang menjadi peran manusia yang utuh.
Polanya biasanya tampak dari fungsi tokoh di dalam cerita. Sebagian tokoh difabel sengaja muncul terutama sebagai tanda kepedulian agar film tampak inklusif. Di cerita lain, difabel menjadi pengungkit emosi cepat, entah untuk memeras haru atau memancing tawa, sementara kompleksitas hidupnya berlalu. Ada juga yang menempatkan sebagai pemicu perubahan tokoh lain, sehingga yang bertumbuh justru tokoh nondifabel, dan tokoh difabel hanya menjadi latar bagi pelajaran moral.
Muncul pertanyaan di benak saya: apakah pengalaman difabel ini benar dibutuhkan, atau hanya ditempel sebagai atribut? Jika disabilitasnya dihapus dan cerita tetap berjalan sama, tandanya ia hanya dijadikan ornamen pelengkap. Dalam konteks Indonesia, riset Rizka Febriyani dan Hapsari Dwiningtyas Sulistyani (Interaksi Online, 2024) membaca film “Agak Laen” 2024 dengan pola serupa.
Alur cerita menempatkan tokoh difabel sebagai pendukung suasana, menempelkan stereotip negatif, dan membuatnya rentan jadi sasaran candaan serta kekerasan simbolik. Jadi, persoalannya terletak pada posisi dan fungsi yang cerita berikan.
Ketika Difabel Diposisikan sebagai Peran
Di sisi lain, banyak industri perfilman memperlakukan difabel sebagai “peran menantang” yang siapa pun aktornya bisa memerankan. Mereka lalu menilai kualitasnya dari seberapa meyakinkan aktor meniru gestur dan cara bicara. Di titik tertentu pula, difabel bergeser menjadi perangkat dramatik. Sesuatu yang dipakai untuk membuat karakter tampak lebih “berat”, lebih “mengharukan”, atau lebih “unik”.
Riset Ruderman Family Foundation bersama Geena Davis Institute “The State of Disability Representation on TelevisionAn Analysis of Scripted TV Series From 2016 to 2023” memberi konteks mengapa pola ini bertahan: karakter disabilitas masih sering dipilihkan pemeran yang tidak memiliki disabilitas yang sama, dan casting autentik tidak menunjukkan tren membaik. Secara sederhana, industri cenderung memperlakukan disabilitas sebagai sesuatu yang bisa “dikerjakan dari luar”, bukan sebagai pengalaman yang perlu dibawa dari dalam.
Di Indonesia, kecenderungan ini juga mudah kita temukan. Tokoh dengan disabilitas intelektual di “Miracle in Cell No. 7” versi Indonesia diperankan Vino G. Bastian; tokoh Banyu yang berada dalam spektrum autisme di “Dancing in the Rain” diperankan Dimas Anggara; dan tokoh Jati dengan sindrom Asperger di “Aku Jati, Aku Asperger” diperankan Jefri Nichol.
Tentu ada upaya riset dan pendampingan. Namun batasnya tetap ada, karena representasi di layar tidak hanya soal ketepatan gestur, tetapi juga soal ruang yang menyediakan cerita untuk memperlihatkan pengalaman mereka; hidup yang utuh, relasi, pilihan, akses, hambatan, dan cara lingkungan memperlakukan seseorang.
Bukan Sekadar Soal Siapa yang Memerankan
“Kalau aktor sudah riset, mengapa masih perlu membuka peluang bagi aktor difabel?”
Nah, sekali lagi, taruhannya bukan hanya kualitas adegan, tetapi struktur kesempatan. Selama industri hampir selalu menyerahkan peran difabel kepada aktor nondifabel, industri juga mengirim pesan diam diam. Pesan itu sederhana: difabel boleh hadir sebagai cerita, tetapi industri belum menganggap kehadirannya wajar sebagai pekerja kreatif.
Apabila berbicara terkait data kuantitatif, WHO memperkirakan sekitar 1,3 miliar orang (sekitar 16% populasi dunia) mengalami disabilitas signifikan. Artinya, disabilitas bukan pengecualian, melainkan bagian besar dari kehidupan sosial.
Namun layar belum memantulkannya. Dalam lanskap film arus utama (khususnya box office AS), laporan USC “Annenberg Inclusion Initiative” atas 100 film terlaris 2024, mereka menemukan hanya 2,4% dari seluruh karakter yang berbicara atau bernama yang sebagai karakter penyandang disabilitas. Pada level film, 44 dari 100 film bahkan tidak menampilkan satu pun karakter berbicara atau bernama dengan disabilitas.
Jadi, Siapa yang Mengendalikan Cerita?
“Can the Subaltren Speak?”
Begitulah kata Spivak dalam karyanya yang coba menggugah ingatan saya dalam konteks ini. Kelompok yang termarjinalkan sering “hadir” di ruang publik. Namun hadir sebagai objek wacana, bukan subjek yang suaranya benar-benar menentukan makna.
Dalam film, kita sering melihat pengalaman difabel melewati saringan kebutuhan emosi penonton non difabel. Film boleh menampilkan tokoh difabel, tetapi sejak awal cerita sudah menyiapkan kerangka penilaiannya. Penonton pun merasa iba, merasa kagum, tertawa, lalu merasa semuanya sudah selesai.
lagi-lagi taruhannya bukan sekadar dialog, melainkan kuasa naratif. Siapa memegang hak untuk menjelaskan, menamai, dan menutup cerita. Saat film menggunakan tokoh difabel hanya sebagai jalan agar tokoh lain tampak lebih dewasa, atau sebagai stempel moral supaya cerita terlihat “baik”, yang berbicara sebenarnya bukan tokoh difabel, melainkan struktur cerita yang meminjam dirinya untuk menguatkan pesan.
Judith Butler memberi lensa lain lewat gagasan bahwa norma tubuh lahir dari pengulangan yang terus menerus. Layar adalah mesin pengulang yang kuat. Ketika film berulang kali menempatkan disabilitas sebagai sesuatu yang harus dijelaskan, disembuhkan, atau “dibayar” dengan prestasi luar biasa, penonton belajar pelan-pelan bahwa tubuh tertentu adalah ukuran kewajaran, sementara tubuh lain dianggap masuk akal hanya jika mendekati ukuran itu.
Karena itu, kritik tokenisme bukan sekadar perkara sensitif atau tidak sensitif. Ia menyentuh ranah etika. Siapa yang memegang otoritas untuk mendefinisikan pengalaman, dan norma apa yang cerita itu pertahankan.
Membuatnya Mungkin: Saat Difabel Menjadi Pemeran
Kalau film mengklaim ingin menghadirkan pengalaman difabel, pertanyaan yang paling jernih bukan hanya apa yang tampil di layar, melainkan siapa yang benar benar memegang peran.
Representasi yang berulang kali melewati tubuh difabel beresiko berubah menjadi pengetahuan dari luar. Mungkin terlihat rapi dan meyakinkan, tetapi tetap berjarak. Kata “mungkin” di sini bukan perkara bakat individu, melainkan desai dan kesempatan.
Aktor difabel jarang terlihat bukan semata karena tidak ada, tetapi karena aksesibilitasnya belum terbangun. Karena itu, membuat difabel menjadi pemeran merupakan koreksi struktur.
Ketika industri menata akses sebagai standar kerja, cerita bergerak dari simbol menuju pengalaman. Dari situ, bayang-bayang tokenisme sendiri perlahan pudar, sebab difabel tidak lagi hadir sebatas penanda, melainkan hadir sebagai subjek yang memang punya hak atas panggung. []
