ndustri Perfilman
Mubadalah.id – Jagad industri perfilman lagi berduka selepas beredarnya kabar tentang dugaan tindak pelecehan seksual oleh salah seorang sineas tanah air. Dugaan tindak pelecehan seksual itu menyeret nama Erza Octa Azis, sutradara sekaligus penulis film “Tirai Jagal”.
Desas-desus tentang pelecehan seksual yang mengarah pada diri Erza bermula dari postingan sebuah akun X (twitter) yang mengunggah kisahnya kala mengikuti casting untuk film garapan sineas muda itu. Korban mengaku jika Erza memanipulasinya lewat serangkaian dalih.
Selaku insan yang bergelut di industri perfilman dan menjadikannya ladang kreasi dan memburu pendapatan, Erza agaknya telah overlapping. Ia menyalahgunakan posisi dan kuasa strukturalnya sekadar demi memuaskan syahwat bejatnya.
Korban mengaku jika Erza acap menghubunginya secara rutin dengan alibi membangun ikatan (chemistry) sembari memberi ancaman halus agar ia mau merespon. Selepas lama berulang, korban pun merasa muak. Ia akhirnya memutuskan untuk berani speak up.
Namun, alih-alih bertanggung jawab dan mengakui perbuatannya, Erza justru bersikap denial. Melalui unggahan instagram, ia menyebut jika proses casting-nya berlangsung secara terbuka. “Casting kita di tempat umum. Orang tua datang, bisa melihat, bisa bertanya langsung,” dalihnya.
Bukan anomali, bahkan dinormalisasi
Tindak pelecehan di industri perfilman mungkin hampir-hampir tak lagi merupakan sebuah anomali atau kejanggalan. Seorang kawan yang bergerak di bidang produksi film lokal pernah menyinggung hal itu dengan kalimat ringan.
“Yang kaya gitu udah biasa di dunia film,” ujarnya waktu itu. Kata “gitu” yang ia maksud merujuk kepada tindak pelecehan verbal seperti sapaan seksis serta pelecehan fisik seperti “sekadar” meraba atau merangkul seolah ingin membangun keakraban.
Naba’ dari kawan itu beroleh amplifikasi saat kawan lain dari sebuah lokakarya teater bercerita betapa industri perfilman tak ubahnya momok bertopeng. Di balik wujud karya akhir yang kerap membikin pecinta film angkat topi, menyelip beragam luka yang tak pernah mengemuka.
Tak sampai di situ, belum lama ini, aktris sekaligus aktivis perempuan, Hannah Al Rashid, juga angkat bicara perihal ganasnya industri perfilman. Co-founder Kawanpuan.id itu sejujurnya mengaku lelah dan kecapaian dengan pelbagai tindak pelecehan yang menimpa kaum perempuan.
Pengakuan muak serta kecapaiannya menunjukkan jika kasus ini tidaklah berlangsung sekali atau dua kali saja. Namun, laku bejat ini telah menempel erat dalam jalannya nadi industri. Mirisnya, banyak korban yang malah disalahkan; bukannya mendapat dukungan atau pembelaan.
“It’s so triggering. Tapi yang penting, bagaimana kita bisa mengubah trigger itu menjadi perubahan nyata,” ujar Hannah jujur melalui unggahan video di feed instagramnya. Ia pun tak lepas dari mengkritik kecenderungan publik yang selalu kepo, tapi tak berkontribusi bagi perbaikan industri perfilman.
Menelusuri Sebab, Merumuskan Solusi
Maraknya kasus pelecehan seksual di industri perfilman pada kanal akhirnya menuntut penelusuran serius. Kita mesti berupaya mengungkap sebab mengapa praktik ini begitu subur menjamur. Toh, hanya dengan mengetahui akar masalahnya lah, kita dapat merumuskan solusi yang tepat sasaran.
Deepika Singh, peneliti bidang hukum di Universitas Amity India, mengemukakan tiga sebab mengapa praktik kekerasan seksual begitu lazim di dunia film. Tiga hal itu ia tuangkan dalam sebuah artikel jurnal bertajuk Workplace Sexual Harrasment in The Film Industry: Systemic Challenges and Pathways to Reform.
Menurut Deepika Singh, kekerasan itu muncul sebagai hal normal lantaran model kerja yang tak jelas (unstable), kendali yang melembaga namun rumit, serta tiadanya komponen perlindungan penentu. Lebih lanjut, Deepika juga menemukan jika hierarki kuasa yang begitu dominan serta gaya kerja lepas (freelance) turut memperparah kerentanan.
Penelitian Deepika Singh tak menampik jika sebagian pelaku industri perfilman telah berupaya melakukan beragam upaya pelatihan untuk mencegah terjadinya kekerasan. Namun, akibat besarnya ketakberimbangan kuasa (power imbalance) antara para pihak, upaya mulia itu acap menemui kegagalan—juga kebuntuan.
Karenanya, kita membutuhkan sebuah sinergi dan kolaborasi antarpihak yang memadukan langkah hukum, perbaikan organisasi, serta perubahan budaya. Beragam aktor kunci, seperti pembuat film atau sineas, para pekerja film, aktivis, serta pemerhati buruh dan pekerja (labor scholar) mestinya saling bergandengan tangan untuk satu praktik baik.
Kini kita menyadari bahwa untuk membongkar—dan tentunya menuntaskan—masalah kekerasan seksual di industri perfilman tidaklah mudah. Perlu kerja “keroyokan” yang tak bisa digarap oleh segelintir orang, melainkan memerlukan kerja sama serentak. Karenanya, diam dan membiarkan bukanlah pilihan.
Lalu, akan dari mana kita mulai sekarang? []
