Mubadalah.id – Ya, hampir setiap bulan perempuan yang mengalami menstruasi akan berurusan dengan pembalut, termasuk saya sendiri. Jika tidak sedang bepergian ke luar kota atau di rumah saja mungkin merasa aman. Cerita berbeda ketika sedang di perjalanan dan menstruasi datang tiba-tiba, sementara kita tidak punya persiapan apa-apa.
Saya termasuk orang yang menyambut antusias ketika ada berita bahwa Pemerintah Korea Selatan akan menyediakan pembalut gratis bagi perempuan di ruang publik. Keren banget itu! Karena saya mengalami sendiri bagaimana kesulitannya ketika dalam kondisi darurat dan kesulitan mendapatkan pembalut. Pun jika ada, harganya nggak masuk akal.
Pengalaman ini pernah saya lakoni di tahun 2012. Saat itu saya tertahan di bandara udara Supadio Pontianak Kalimantan Barat, karena ada jalan lintasan pesawat yang retak, sehingga penerbangan tertunda dalam waktu yang tidak tentu. Sementara saat itu saya juga sekaligus bertanggung jawab membawa 62 siswa SMK swasta di Kabupaten Indramayu yang pulang Praktik Kerja Lapangan (PKL) dari Serawak Malaysia.
Singkat cerita, ketika mendapati mentsruasi tanpa persiapan itu, saya membeli pembalut di bandara. Harganya satu lembar pembalut kecil itu lima ribu rupiah, di mana biasanya dengan nominal yang sama saya sudah bisa mendapatkan satu bungkus isi tujuh atau delapan pembalut di tahun 2012 itu.
Melihat isi dompet yang semakin menipis, akhirnya saya meminta bantuan seorang teman untuk membelikan pembalut di luar bandara. Tentu dengan harga yang lebih manusiawi dan masuk akal, dan sekiranya pembalut itu cukup sampai saya bisa pulang ke rumah. Menilik pengalaman tersebut, penyediaan pembalut gratis di ruang publik menjadi sesuatu yang penting untuk saya apresiasi.
Pembalut Gratis Berlaku Mulai Juli 2026
Pemerintah Korea Selatan sendiri akan segera memulai program baru untuk penduduk perempuan di pertengahan 2026. Mulai Juli mendatang, Korsel akan menyediakan pembalut gratis di berbagai fasilitas umum. Seluruh perempuan di Korsel bisa mengambil pembalut ini secara cuma-cuma.
Mengutip dari Chosun, program ini dicanangkan oleh Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga Korea Selatan. Pembahasan program berlangsung dalam rapat kabinet di Blue House, Selasa (10/3) lalu.
Lewat program awalan bernama “Public Menstrual Product Dream” ini, pemerintah pusat akan menghadirkan mesin penyedia pembalut gratis di berbagai fasilitas umum, seperti pusat komunitas, pusat kesehatan, hingga perpustakaan. Sementara itu, di daerah-daerah perdesaan atau pesisir, mesin ini akan tersedia di balai desa untuk meningkatkan keterjangkauan.
“Kementerian akan memilih 10 daerah untuk program awal dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jumlah populasi dan program lainnya yang sudah berjalan,” ucap Menteri Kesetaraan Gender dan Keluarga, Won Min-kyung, sebagaimana melansir dari The Korea Times.
Ini adalah program pembalut gratis pertama yang Pemerintah Korsel laksanakan. Program ini akan bisa menjangkau seluruh perempuan di daerah yang dituju, tanpa memandang usia dan penghasilan.
Sebelumnya, pemerintah setempat sudah memiliki program subsidi pembalut untuk perempuan kurang mampu dalam kelompok usia 9–24 tahun. Program subsidi ini berupa pemberian kupon bulanan senilai 14 ribu won (Rp 155 ribu) untuk pembelian pembalut.
Protes atas Harga Pembalut yang Mahal di Korsel
Pemerintah Korsel menganggarkan dana sebesar 3 miliar Won (setara dengan Rp 33 miliar) untuk pembelian pembalut dan pemasangan mesin penyedianya. Mereka juga berencana untuk memperluas cakupan program ini ke seluruh wilayah negara mulai tahun depan.
Won Min-kyung juga meminta Kementerian Pendidikan untuk membantu penyediaan pembalut gratis di sekolah-sekolah agar bisa terjangkau dengan mudah oleh para siswi.
Program ini dicanangkan usai Presiden Korsel Lee Jae-myung memprotes harga pembalut di Korsel yang terlalu mahal. “Produk menstruasi di negara kita tampaknya 40 persen lebih mahal daripada di luar negeri,” ucap Lee pada 20 Januari lalu, dilansir Chosun.
Straits Times juga melaporkan, harga pembalut yang terlalu tinggi bahkan membuat banyak perempuan Korsel memilih memakai popok saat menstruasi. Harga popok mereka nilai lebih murah daripada pembalut. Di Korsel, harga rata-rata satu buah pembalut mencapai 241 Won atau setara dengan Rp 2,8 ribu.
Seorang pejabat Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga mengungkap, dalam sebuah survei terhadap 1.000 perempuan Korsel, 69 persen responden mengaku harga pembalut cukup memberatkan bagi mereka. Setelah Presiden Lee mengkritik harga pembalut yang dinilai terlalu tinggi, peritel ternama seperti Coupang dan Daiso menjual pembalut dengan harga 100 Won (Rp 1,1 ribu) per buahnya.
Makin Banyak Negara Sediakan Pembalut Gratis
Tidak hanya Korea Selatan, kebijakan menyediakan pembalut gratis itu juga telah berlaku di Selangor, sehingga membuatnya jadi negara bagian pertama di Malaysia yang merilis aturan tersebut. Melansir Says, Sabtu (3/12/2022), program pembalut gratis dilaksanakan untuk pertama kalinya oleh Selangor.
Mengutip dari Liputan6.com, Juwairiya Zulkifli, anggota majelis Bukit Melawati, memuji inisiatif memerangi stigma seputar “kemiskinan menstruasi.” Ini termasuk kurangnya akses ke produk menstruasi, fasilitas sanitasi, dan pendidikan kebersihan menstruasi yang memadai.
Bahasan tersebut menurutnya bukanlah hal baru. Namun, karena distigmatisasi dan dijauhi masyarakat, hal tersebut jarang disuarakan secara vokal.
“Di antara kelompok yang berisiko menghadapi situasi seperti itu adalah perempuan di pedesaan, kaum miskin kota, dan kaum miskin ekstrem,” katanya sebagaimana mengutip dari Jurnal Selangor. Ia menambahkan bahwa ini adalah salah satu faktor penyebab tingginya putus sekolah.
Dari total anggaran yang disebutkan di atas, 200 ribu ringgit terlaporkan dialokasikan dalam Anggaran Selangor 2023 untuk memberi pengalaman menstruasi yang lebih baik bagi perempuan maupun anak perempuan. Jumlah tersebut termasuk kampanye kesadaran dan penyediaan pembalut gratis.
Produk Menstruasi Gratis di Sekolah
Sementara itu, negara-negara lain juga telah mengadopsi praktik tersebut. Skotlandia mengikutinya dan jadi negara pertama di dunia yang menggratiskan produk menstruasi untuk semua warganya.
“Menyediakan akses ke produk menstruasi (secara) gratis sangat penting untuk kesetaraan dan martabat,” kata Sekretaris Keadilan Sosial Skotlandia, Shona Robison, dalam sebuah pernyataan di media setempat.
Langkah itu juga menghilangkan hambatan finansial untuk mengakses produk mentruasi yang layak. Robison menyebut langkah itu “lebih penting dari sebelumnya” di era meningkatnya biaya hidup.
“(Saya) bangga dengan apa yang telah kami capai di Skotlandia. Kami adalah yang pertama, tapi tidak akan menjadi yang terakhir,” kata anggota parlemen Skotlandia Monica Lennon, yang mulai mengajukan proposal pada 2016.
Berbeda dari Skotladia, Selandia Baru dan Kenya telah mendistribusikan produk menstruasi secara gratis di sekolah umum. Kesadaran telah tumbuh dalam beberapa tahun terakhir tentang bagaimana akses ke produk menstruasi dapat memengaruhi pendidikan dan stabilitas ekonomi bagi orang-orang yang membutuhkannya.
Bagaimana dengan Indonesia?
Period poverty atau kemiskinan menstruasi ini merujuk ke dalam suatu keadaan kurangnya sanitasi menstruasi atas akses produk dan fasilitas untuk menstruasi. Seperti pembalut, kamar mandi, air bersih, pengelolaan limbah, dan edukasi.
Sanitasi menstruasi harus mudah tercapai oleh para perempuan yang sedang mengalami menstruasi. Sebab hal tersebut dilakukan untuk merawat kebersihan diri dan lingkungan. Karena minimnya penyediaan sanitasi menstruasi ini membuat kemungkinan penyakit serius yang berhubungan dengan vagina.
Period poverty menjadi isu global, sehingga semua negara harus memerangi isu ini. Fenomena ini juga menjadi tanggung jawab bersama untuk menghadapinya, dan pemerintah harus mengambil kebijakan yang serius agar period poverty ini bisa teratasi.
Selain menyediakan sanitasi menstruasi yang baik, pun adanya edukasi hak kesehatan reproduksi dan seksualitas. Selain itu penting juga adanya dukungan moral untuk semakin menyadarkan bahwa period poverty ini perlu difasilitasi secara layak dan sehat.
Penyediaan pembalut gratis di Indonesia sendiri masih sangat terbatas dan belum menjadi kebijakan nasional. Inisiatif umumnya datang dari pihak swasta, LSM, atau program CSR. Fasilitas ini mulai tersedia terbatas di toilet umum tertentu seperti MRT dan beberapa sekolah. Tujuannya untuk mengatasi kemiskinan menstruasi, meski belum merata seperti di negara lain.
Jadi, apakah kita perlu mendorong advokasi kebijakan agar Pemerintah Indonesia juga peduli dengan isu ini? []
